Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait isu pengembalian pengawasan perbankan ke Bank Indonesia. Menurut dia, hingga saat ini pihaknya belum membahas bahkan belum menerima informasi mengenai hal tersebut.
"Kami belum ada informasi substansi tentang itu," kata Sri Mulyani saat mengikuti diskusi World Bank mengenai Indonesia Economic Prospect Report secara virtual, Kamis (16/7/2020).
Menurut Sri Mulyani, pemerintah bersama seluruh lembaga keuangan dan DPR saat ini sedang fokus berkoordinasi.
Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk memertahankan stabilitas sistem keuangan di tengah pandemik virus corona, dengan tetap berhati-hati dalam menerapkan kebijakan di tengah kondisi perekonomian yang saat ini dalam kondisi rentan.
"Banyak perusahaan menghadapi tekanan yang dari down tren penurunan ekonomi, dan kebijakan untuk mendukung ketahanan perusahaan sektor keuangan dan institusi keuangan bank, dan mereka gak akan bisa survive dan banyak pesan kepada kami untuk berhati-hati," ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Komisioner Humas dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anto Prabowo, mengaku tidak mengetahui dari mana sumber yang menyebut fungsi pengawasan perbankan di Indonesia akan dikembalikan lagi ke Bank Indonesia. OJK resmi mengambil alih tugas perbankan yang diemban oleh BI sejak 2013 lalu.
Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK. Ketika itu, BI diminta fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter.
Informasi bahwa kewenangan OJK mengawasi perbankan dikembalikan ke BI pertama kali disampaikan oleh media Inggris, Reuters, pada 2 Juli lalu. Reuters mengutip dua sumber yang tidak disebut namanya yang mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo tengah mempertimbangkan untuk mengembalikan fungsi pengawasan perbankan ke BI. Usulan itu dipertimbangkan lantaran Jokowi kecewa terhadap kinerja OJK selama pandemik COVID-19.
"Kami hanya fokus bagaimana fungsi dan tugas OJK. Itu yang lebih penting dari berbagai hal. Itu yang harus diutamakan karena negara ini sedang membutuhkan biaya untuk penanganan COVID-19," kata Anto kepada wartawan, Jumat 3 Juli 2020.
Anto mengaku belum menerima informasi soal desas-desus fungsi pengawasan akan dikembalikan ke BI. Oleh sebab itu, ia mengaku belum bisa berandai-andai bila hal tersebut benar-benar terjadi.
"Kan saya tidak boleh berandai-andai, kan gitu. Sampai saat ini belum ada yang sampai ke saya informasinya. Berita-berita itu ketika saya tanya sumbernya, saya baca semuanya, tidak ada yang mengatakan sumber yang jelas (menyebut nama), kan gitu," tutur dia.