Pengelolaan Bandara Halim Diserahkan ke ATS, Ini Respons Kemenkeu

Lantas siapakah yang berhak membuat perjanjian pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma? Soal itu, Encep menjawab bahwa yang berhak adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui TNI AU sebagai pengguna barang.

"Jadi yang membuat perjanjian kerja sama adalah pengguna barang dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Soal Kementerian Pertahanan mendelegasikan ke bawahnya, jelas itu wewenang mereka dan investornya," kata Encep.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau), Marsma Indan Gilang Buldansyah mengatakan, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 57/PK/Pdt/2015, pihaknya memiliki kewajiban menyerahkan penguasaan lahan seluas 21 hektare dan atau apa saja yang berdiri di atasnya kepada PT ATS.

Sementara AP II memiliki kewajiban untuk menyerahkan pengelolaan lahan 21 hektare atau apa saja yang berdiri di atasnya untuk dimanfaatkan PT ATS.

"Selanjutnya PT AP II sebagai pihak yang selama ini melaksanakan pengelolaan operasional Bandara Halim Perdanakusuma akan keluar dari kawasan Bandara Halim Perdanakusuma," ujar Indan.

Indan pun menegaskan, perpindahaan pengelolaan dari AP II ke ATS tidak melibatkan penyerahan aset Bandara Halim Perdanakusuma.

Hal tersebut hanya penyerahan penguasaan dan pengelolaan aset seluas 21 hektare untuk dimanfaatkan oleh PT ATS dengan tidak mengubah status kepemilikan aset tersebut.

"Aset seluas 21 hektare tidak beralih ke pihak manapun, tetapi tetap merupakan BMN, dalam hal ini TNI AU. Di atas lahan 21 hektare saat ini terdapat appron, terminal penumpang, dan area parkir yang selanjutnya akan dioperasionalkan PT ATS," tutur Indan.