Pengusaha Ancam Hentikan Jual Minyak Goreng, Kemendag Buka Suara

Isy menjelaskan, alasan Kemendag meminta pendapat Kejagung karena saat ini terdapat perbedaan pendapat, yakni apakah utang tersebut harus dibayar atau tidak. Apalagi, aturan dasar program pengadaan tersebut telah dicabut.

Aturan tentang minyak goreng satu harga terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Aturan itu saat ini statusnya telah dicabut dan diganti oleh Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

"Kehati-hatian saja, karena Permendag-nya waktu itu sudah dicabut. Jadi, ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa ini Permendag-nya sudah dicabut, berarti seharusnya tidak lagi dibayarkan. Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," ungkapnya.

Isy pun meminta agar pengusaha tidak menghentikan pengadaan minyak goreng. Sebab jika dilakukan, kata dia, maka akan menimbulkan masalah baru yakni kelangkaan minyak goreng seperti tahun-tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pihaknya pun akan berkoordinasi tentang hal ini dengan Aprindo.

"Ya, nanti kita koordinasikan, intinya jangan sampai kejadian seperti itu. Kan ini akan menimbulkan masalah baru. Saya kira ini sama-sama menyangkut uang negara, jadi prinsipnya kehati-hatian yang prinsip prudent itu harus kita pegang," tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji mengatakan, pihaknya telah merima audiensi dari Aprindo yang mengeluhkan tentang pembayaran rafaksi minyak goreng yang belum dibayarkan. Tak hanya dengan Komisi VI, Aprindo juga sudah melakukan audiensi dengan beberapa pihak. 

"Rafaksi minyak goreng dulu ditetapkan dalam Permendag 3/2022 yang menugaskan Aprindo untuk menjual minyak goreng satu harga dan selisihnya harus dibayarkan oleh pemerintah. Saat ini, mereka meminta karena sudah ditugaskan sehingga seharusnya hak mereka dibayarkan," tegasnya.

Sarmuji menegaskan tidak memihak siapapun. Namun ia mengingatkan agar pemerintah segera membayarkan kewajibannya karena kebijakan minyak goreng satu harga berlaku pun berdasarkan aturan Permendag.

Dengan demikian, apabila rafaksi tidak dibayarkan, Sarmuji khawatir jika di kemudian hari  pemerintah ingin menugaskan Aprindo akan sulit. Terlebih, saat ini jaringan Aprindo sudah cukup besar. 

"Saya bukan (memihak), tetapi kalau suatu saat kita memerlukan bantuan mereka (Aprindo) susah, nanti karena mereka gak mau ditugaskan lagi. Meski sudah tidak diberlakukan lagi Permendag 3/2022, tetapi proses pemberlakuannya waktu itu berdasarkan Permendag dan menurut saya itu bisa dieksekusi," tuturnya.