Pengusaha: Pembahasan RUU Minuman Beralkohol Tidak Mendesak!

Sarman mengungkapkan bahwa industri minuman beralkohol terdampak pandemik COVID-19. Sebab, sejumlah hotel, restoran, kafe hingga hiburan malam operasionalnya masih dibatasi.

"Di Jakarta sudah delapan bulan tutup yang membuat penjualan anjlok sampai 60 persen, namun sejauh ini industri minol masih mampu bertahan dan tidak melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja)," katanya.

Ia berharap DPR mau mengkaji ulang pembahasan RUU tersebut. Menurut dia, kondisi ekonomi yang belum pulih menjadi salah satu alasan bahwa pembahasan RUU minuman beralkohol tidak tepat dibahas.

"Di tengah tekanan resesi ekonomi saat ini kurang tepat membahas yang berkaitan dengan kelangsungan dunia usaha khususnya industri minol, mari kita fokus bersama melawan pendemi COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Komisaris Utama PT Delta Djakarta itu menyampaikan bahwa industri minuman beralkohol siap memberi masukan dan pokok pikiran termasuk dari sisi judul. Industri bahkan mengusulkan agar beleid tersebut diubah namanya menjadi RUU Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Adapun kontribusi industri minol dari sisi penerimaan negara mencapai Rp6 triliun per tahun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 5.000 orang ditambah industri penunjang seperti pertanian, logistik, industri kemasan, distribusi dan jasa perdagangan, jasa hiburan, rekreasi, pariwisata dan budaya.

"Kami sangat mendukung kalau minol ini di diatur dan diawasi sehingga edukasi dan informasi kepada masyarakat selalu konsisten dilaksanakan akan bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol. Jika nantinya dalam RUU ini kesannya melarang maka dikhawatirkan akan terjadi praktik masuknya minol selundupan yang tidak membayar pajak, maraknya minol palsu yang tidak sesuai standar pangan serta maraknya minol oplosan yang membahayakan konsumen," ujarnya.