Pengusaha Resah Masih Ada Pungli di Daerah

10 Jan 2024, 17:31 WIB

Konferensi Pers Dialog Capres Bersama Kadin. (IDN Times/Triyan)

Jakarta, IDN Times - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengungkapkan masih banyak pungutan liar (pungli) di daerah yang dilakukan oleh oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) dikarenakan perbedaaan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah. Kondisi ini pun cukup meresahkan dunia usaha atau investor yang datang ke suatu daerah.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengatakan pungli ini muncul seiring perbedaan proses perizinan antara pusat dan daerah, sehingga malah membingungkan para pelaku usaha saat berinvestasi di daerah terkait. Pelaku usaha kemudian memilih pindah ke daerah lain.

Ke depannya, pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah daerah, walaupun sekarang sudah ada otonomi daerah

"Sekali lagi saya tekankan, ketika pemerintah pusat ada kebijakan apapun maka pemerintah daerah harus ikuti itu dan yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli di daerah ini perlu diperhatikan. Tolong bapak-bapak yang akan duduk sebagai Presiden, harapan kami bisa direalisasikan," ungkap Diana dalam Konferensi Pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, Rabu (10/1/2024).

1. Praktik pungli kerap dilakukan oleh oknum LSM di daerah

Ilustrasi pemungutan liar yang berujung pidana (flickr.com/XirenSungkar)

Ia menjelaskan praktik pungli kerap terjadi disebabkan perbedaan kebijakan antara pusat dengan daerah lain. Untuk memuluskan proses investasi, akhirnya terjadi praktik pungki "bawah meja", alih-alih ingin mempermudah perizinan, justru (investor) diberikan biaya tambahan.

"Mereka menghalalkan kalau kita istilahnya under table banyak. Jadi kebijakan pemerintah pusat dan tidak perlu lagi di tambah-tambah (kebijakannya), karena kami buka usaha di daerah dapatkan cost (biaya tambahan)," jelasnya.

Menurutnya praktik pungli kerap dilakukan oleh bebragai pihak, termasuk oknum Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) dan pemerintah daerah dinilainya seolah-olah tidak tahu adanya praktek ini. Oleh karena itu, ia menekankan agar dibuat kebijakan yang tegas untuk mencegah munculnya praktek pungli terhadap calon investor atau dunia usaha.

Padahal investasi yang masuk di suatu daerah, kata Diana, akan memberikan katalis positif bagi perekonomian daerah tersebut karena terjadi pemerataan ekonomi dan terserapnya banyak lapangan pekerjaan sebagai dampak dari investasi yang masuk.

"Saya merasakan tidak semua pemda mendukung investasi masuk dengan biarkan (pungli) karena di daerah masih banyak oknum LSM yang membuat kita lakukan usaha tidak sebaik DKI Jakarta," ungkap Diana.

2. Kadin Jakarta minta pemerintah pusat cek implementasi beragam kebijakan di daerah

Ilustrasi Undang-Undang (IDN Times/Arief Rahmat)

Dengan demikian, ia pun meminta pemerintah pusat untuk turun ke lapangan untuk mengecek pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan investasi, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Hal ini untuk memastikan pemerataan ekonomi terjadi di seluruh daerah.

"Harapannya, agar para calon presiden (Capres) terpilih memperhatikan pembangunan kota sebagai salah satu peyokong pertumbuhan ekonomi. Hal ini berkaca dari kondisi di DKI Jakarta sebagai kota berdaya saing global dan miliki talenta sumber daya manusia yang unggul. Ini menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai Indonesia emas 2045," tegasnya.

3. AMIN berkomitmen beri kepastian perizinan berusaha bagi dunia usaha

Konferensi Pers Dialog Capres Bersama Kadin. (IDN Times/Triyan)

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dewan Pakar Tim Nasional (Timans) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Wijayanto Samirin mengatakan dunia usaha memiliki peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan daya saing ekonomi.

"Jadi roadmap untuk dunia usaha harus di dorong jadi motor penggerak ekonomi," tegasnya.

Selain itu, dunia usaha harus diberikan iklim investasi yang baik salah satunya melalui kepastian hukum dan memberikan kemudahan bisnis bagi investor.

"Dunia usaha butuh kepastian hukum, kemudahan bisnis, kemudahan berusaha walaupun regulasi sudah disederhanakan. Tapi selama kepastian hukum itu tidak menjadi bagian keseharian maka berusaha itu tidak sulit dalam hal ini AMIN (Anies Basewedan-Cak Imin) memberikan porsi yang luar biasa besar terkait isu ini," tegasnya.