Penjualan Turun Drastis, Perumnas Gagal Bayar Utang Rp200 Miliar

29 Apr 2020, 22:15 WIB

Merdeka.com

Jakarta, IDN Times - Perum Perumnas gagal membayarkan pokok surat utang jangka menengah atau medium term note (MTN) senilai Rp200 miliar yang jatuh tempo pada Selasa, (28/4). Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga angkat bicara soal penyebab perseroan menunda pembayaran pokok MTN.

Dia mengatakan hal itu lantaran penjualan Perumnas turun drastis akibat virus corona jenis baru atau COVID-19. Padahal banyak permbangunan proyek perumahan yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses.

"Jadi perlu restrukturisasi kewajiban jangka pendek menjadi jangka panjang, Dengan harapan setelah normal, penjualan dan cash flow akan pulih," katanya melalui pesan WhatsApp, Rabu (29/4).

1. Kementerian BUMN akan ajak para pemegang MTN berdiskusi

IDN Times / Auriga Agustina

Bersasarkan data yang dikutip dari KSEI, MTN I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri A itu memiliki jumlah pokok Rp200 miliar, dengkan bunga yang bersifat tetap sebesar 9,75 persen. Menurut Arya, pihaknya akan mengajak para pemegang MTN untuk berdiskusi tentang Perumnas yang membutuhkan perpanjangan restrukturisasi kewajiban.

"Jadi pemegang MTN akan diajak berunding untuk memperpanjang jatuh tempo pokok," ucapnya.

2. Perumas sudah menyurati KSEI

IDN Times / Auriga Agustina

Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia, Syafruddin menyampaikan, sebelumnya, manajemen Perum Perumnas sudah menyurati KSEI dalam surat Nomor DIRKEU/0622/7/IV/2020 dan belum efektifnya dana pokok MTN I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri di rekening KSEI sesuai waktu yang telah ditentukan.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa pembayaran pokok kepada pemegang MTN yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020 ditunda," kata Direktur Perumnas Syafrudin.

3. Banyak proyek perumahan

IDN Times / Auriga Agustina

Perumnas telah mengerjakan banyak proyek perumahan sejak tahun kemarin. Pada September, mereka menargetkan sekitar 3.200 unit hunian yang setara dengan Rp 1,119 triliun untuk konsep rumah tapak terserap.

Masing-masing hunian yang dikembangkan untuk kalangan kelas menengah ke bawah. Sebagian akan dipasarkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sebanyak 25 persen dari setiap proyek hunian yang dikembangkan dapat menggunakan skema FLPP. Artinya, harga via FLPP berbeda dibandingkan harga komersial.