Perang Iran Dorong Harga Minyak, APBN RI Tertekan

Paparan tim ekonomi GREAT Institute menunjukkan bahwa harga minyak dunia sempat menyentuh hampir 120 dolar AS per barel. Angka ini jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang berada di level 70 dolar AS per barel.

Kondisi tersebut secara langsung meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah. Kenaikan harga minyak global membuat ruang fiskal semakin sempit dan berpotensi mengganggu prioritas belanja negara lainnya.

Peneliti GREAT Institute, Yossi Martino, menegaskan dampak konflik tidak bisa dihindari oleh Indonesia sebagai bagian dari ekonomi global. “Indonesia pasti terimbas perang ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Turbulensi global akibat kenaikan harga minyak dengan nyata berpengaruh pada ekonomi kita.”

Dalam skenario terburuk yang disusun GREAT Institute, defisit anggaran berpnotensi melebar hingga 3,80 persen sampai 4,30 persen terhadap PDB jika harga minyak bertahan di kisaran 105–120 dolar AS per barel. Bahkan, setiap kenaikan 1 dolar harga minyak disebut dapat menambah beban subsidi hingga triliunan rupiah.

Di tengah tekanan global, posisi Indonesia dinilai masih rentan karena cadangan energi yang terbatas. Saat ini, cadangan energi nasional hanya mampu menopang kebutuhan sekitar 20–25 hari.

Angka tersebut jauh di bawah standar ideal internasional yang mencapai 90 hari. Kondisi ini membuat Indonesia lebih rentan terhadap gangguan pasokan global, termasuk jika konflik semakin meluas.

Anggota Dewan Energi Nasional, Mohamad Fadhil Hasan, menjelaskan bahwa pemerintah masih berada pada tahap mitigasi dan adaptasi. “Salah satu tugas DEN adalah menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi sebagai advis kepada Presiden,” katanya.

Ia menambahkan, hingga saat ini kondisi pasokan masih dalam batas aman. “Berdasarkan identifikasi, cadangan BBM kita masih aman menurut Pertamina. Jadi langkah-langkah yang diambil masih mitigasi dan adaptasi,” ujarnya.

Namun, dari perspektif pertahanan, risiko tersebut tidak bisa diremehkan. Mayjen TNI Priyanto menilai Indonesia tidak hanya menjadi “price taker”, tetapi juga “risk taker” dalam krisis energi global.

“Karena kita net importir, ketika distribusi terganggu, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga stabilitas sosial dan pertahanan,” kata Priyanto.

Di parlemen, kekhawatiran serupa disuarakan terkait tekanan fiskal yang terus meningkat. Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, mengingatkan kondisi ini tidak bisa ditangani dengan solusi jangka pendek.

“Asumsi APBN kita 70 dolar per barel, sementara realitas jauh di atas itu. DPR mengapresiasi belum adanya kenaikan harga BBM, tapi ini hanya menggeser beban,” kata Sartono.

Ia menegaskan, penyesuaian kebijakan tetap diperlukan. “Tetap harus ada penyesuaian harga di masa datang. Kredibilitas kebijakan dan transparansi akan menjadi kunci,” ujarnya.

Di sisi lain, sejumlah ahli melihat krisis ini sebagai momentum untuk mempercepat transisi energi. Yudo Dwinanda Priaadi menilai percepatan energi baru harus segera dilakukan.

“Ini saat yang tepat untuk percepatan energi baru, termasuk PLTS dan bahkan PLTN. Jangan sampai kita kehilangan momentum,” katanya.

Sementara itu, sektor industri juga mulai bersiap beradaptasi. Kukuh Kumara dari Gaikindo menyebut teknologi kendaraan sebenarnya sudah mendukung penggunaan bahan bakar alternatif. “Kita sudah produksi mesin yang bisa E85 dan ekspor ke Brasil. Tinggal bahan bakarnya tersedia,” ujarnya.