Perbedaan APBN dan APBD: Fungsi, Tujuan, dan Sumber Anggaran

Perbedaan paling jelas dari APBN dan APBD bisa kamu lihat dari lingkupnya. APBN mencakup seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi, anggaran ini mengatur semua hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional, seperti pertahanan, pendidikan nasional, atau pembangunan jalan tol antarprovinsi.

Sementara itu, APBD hanya berlaku di wilayah tertentu, misalnya provinsi Jawa Barat atau Kota Makassar. Jadi, anggaran ini fokus pada kebutuhan lokal, seperti pembangunan jalan lingkungan, pengelolaan sampah, atau perbaikan Puskesmas. Sifatnya lebih sempit, tapi dampaknya sangat terasa buat warga di daerah tersebut.

APBN dibuat dengan tujuan besar, yakni menjaga stabilitas ekonomi nasional, membangun negara, dan memberikan layanan publik untuk seluruh rakyat Indonesia. Lewat APBN, pemerintah pusat bisa menjalankan program seperti subsidi energi, pembangunan infrastruktur skala besar, hingga bantuan sosial.

Di sisi lain, APBD punya misi yang lebih lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, mempercepat pembangunan wilayah, dan menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi, kalau kamu lihat ada perbaikan jalan di kompleks rumahmu atau beasiswa dari pemerintah kota, itu dari APBD.

Proses penyusunan APBN dilakukan oleh pemerintah pusat, tepatnya oleh Kementerian Keuangan. Setelah disusun, APBN dibahas bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan baru bisa dijalankan kalau sudah disahkan jadi undang-undang.

Berbeda dengan itu, APBD disusun oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kota/kabupaten, melalui tim anggaran daerah. Setelah itu, rancangan APBD harus dibahas dan disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Jadi, mekanismenya mirip, tapi pemainnya beda sesuai tingkat pemerintahannya.

APBN mendapatkan pendapatan dari beberapa sumber utama, seperti pajak pusat (misalnya PPh dan PPN), penerimaan negara bukan pajak (non-tax revenue), dan hibah dari luar negeri. Semua penerimaan itu dikelola oleh pemerintah pusat.

Kalau APBD, sumber dananya bisa datang dari tiga jalur. Pertama, dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) seperti pajak daerah dan retribusi. Kedua, dari transfer pusat ke daerah lewat APBN seperti DAU dan DAK. Ketiga, dari pendapatan sah lainnya. Jadi bisa dibilang, sebagian besar dana APBD memang berasal dari pusat.

Kalau sudah disahkan, APBN dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Pengelolaannya dilakukan lewat kementerian dan lembaga, semuanya diawasi oleh Kementerian Keuangan. Mereka harus membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Sedangkan APBD dijalankan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan. Pelaksanaannya juga harus akuntabel dan diaudit BPK perwakilan daerah.

APBN punya struktur belanja yang cukup kompleks. Ada belanja pemerintah pusat (seperti gaji pegawai, pengadaan barang, dan pembangunan proyek nasional), serta transfer ke daerah seperti dana desa dan dana BOS nasional.

Sementara di APBD, jenis belanja dibagi jadi dua. Pertama, belanja langsung, yaitu belanja yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan tertentu. Kedua, belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, hibah, atau bantuan sosial daerah. Meski lebih sederhana, keduanya tetap penting untuk kelancaran layanan publik di daerah, kok.

Karena APBN mengatur keuangan seluruh negara, dampaknya juga besar dan menyeluruh. Kamu bisa merasakan manfaatnya lewat proyek-proyek besar seperti jalan tol Trans Sumatra, program vaksinasi nasional, hingga subsidi BBM dan listrik.

APBD memang skalanya lebih kecil, tapi justru lebih terasa langsung di kehidupan kamu sehari-hari. Misalnya, jika ada perbaikan saluran air di rumahmu, program bantuan modal untuk UMKM lokal, atau pembangunan taman kota, itu semua dananya berasal dari APBD, lho.

Meskipun beda level, sebenarnya APBN dan APBD itu saling berkaitan. Salah satu buktinya, APBN menyalurkan dana transfer ke daerah, yang kemudian masuk ke APBD. Tanpa dana dari pusat, banyak daerah yang kesulitan menjalankan program-programnya.

Jadi bisa disimpulkan bahwa APBD adalah bagian dari APBN. Keduanya bekerja sama demi satu tujuan, yaitu melayani masyarakat. Pemerintah pusat membangun fondasi besar, sementara pemerintah daerah menyempurnakannya dengan layanan yang lebih dekat ke masyarakat.

Setelah kamu membaca penjelasan di atas, sekarang kamu tahu bahwa perbedaan APBN dan APBD terletak pada lingkup, tujuan, penyusun, sumber dana, hingga dampaknya. Sebagai warga negara, kamu berhak tahu dan ikut mengawasi anggaran ini. Karena pada akhirnya, uang yang dikelola pemerintah itu juga berasal dari masyarakat. Jadi yuk, lebih peduli dengan APBN dan APBD, agar kita semua bisa ikut membangun Indonesia dari pusat hingga ke daerah, ya!