Peringati Dua Dekade APU-PPT, PPATK dan BNI Tanam Pohon
Jakarta, IDN Times - Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) telah genap berjalan dua puluh tahun. Dalam hal ini, pelaku industri perbankan turut proaktif menciptakan berbagai langkah preventif dalam mencegah tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Memperingati komitmen bersejarah ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menanam 2.000 bibit pohon di beberapa wilayah dalam negeri dan beberapa cabang luar negeri BNI yang secara simbolis dilaksanakan di Pantai Anyer, Banten.
Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Pantai Anyer, Selasa (21/6/2022). Dalam kesempatan itu, Ivan mengapresiasi inisiasi BNI terkait kegiatan peringatan dua dekade APU-PPT.
Menurutnya, acara ini mengingatkan semua pihak bahwa tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme juga bisa merugikan semua sektor termasuk lingkungan yang justru akan mengancam keberlangsungan alam.
"Kami mengapresiasi BNI yang proaktif membantu dalam pencegahan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ini salah satu barometer integritas, mengingat integritas penerus bangsa harus terus dibangun," ujarnya.
1. Menjaga keberlanjutan Indonesia bagi generasi penerus
Ivan pun mengungkapkan, kegiatan ini merupakan rangkaian 20 tahun atau dua dekade APUPPT Indonesia. Dia memaparkan bahwa PPATK sudah menerima laporan hingga 50.000 transaksi per jam. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa begitu cepatnya kebutuhan transformasi hukum sehingga dapat mengikuti transformasi teknologi informasi.
Pada prinsipnya, lanjut Ivan, PPATK juga menjaga keberlanjutan Indonesia bagi generasi penerus. Hal ini ditujukan agar integritas sistem keuangan Indonesia tidak menjadi kacau akibat harta-harta dari hasil tindak pidana.
Dia melanjutkan, penanaman pohon ini merupakan salah satu pengembangan program PPATK dalam tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terlebih, masih banyak pelaku usaha di dalam negeri yang mengeksploitasi alam secara ilegal dan berlebihan sehingga menyebabkan banyak kerusakan alam.
"Perkembangan APU-PPT ini memang sangat pesat. Jadi memang kami dapat arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengawasi berbagai tindak pidana yang berada dalam segmen green financial crime," sebutnya.