Perkuat Daya Beli saat Pandemi, PUPR Kucurkan Rp10 T untuk Padat Karya

13 Apr 2020, 20:55 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mengunjungi proyek Jembatan Pulau Balang di Kaltim (Dok. Kementerian PUPR)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggaran Rp10 triliun untuk program padat karya tunai bagi masyarakat terdampak COVID-19. Anggaran tersebut diambil dari realokasi dan refocusing anggaran PUPR sebesar Rp36,19 triliuh. Sebelumnya, total anggaran PUPR pada 2020 sebesar Rp120 triliun.

"Kami ingin melaksanakan (program) padat karya tunai, yaitu memberikan pekerjaan low technology tapi padat karya di pedesaan. Itu untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Jadi kami mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa, ini masih bisa dilaksanakan karena kami masih memanfaatkan protokol kesehatan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam video conference, Senin (13/4).

1. Program padat karya untuk membantu masyarakat tetap produktif

Program karya pembangunan talut. IDN Times/Daruwaskita

Basuki menjelaskan, program padat karya meliputi perbaikan irigasi, swakelola peremajaan perkotaan, swadaya pemeliharaan rumah, pemeliharaan jembatan, dan sebagainya.

"Seperti perbaikan irigasi kecil, yang biasanya dilakukan 80 orang kini kami bagi dua, kami jadwalkan semingguan. Yang tadinya (waktu pengerjaan) dua bulan jadi tiga bulan, ini semua dibayar mingguan," ungkapnya.

Basuki melanjutkan, anggaran Rp2,25 trilun disiapkan untuk perbaikan irigasi kecil di 10.000 lokasi. Masing-masing lokasi mendapat jatah Rp225 juta.

2. PUPR menganggarkan Rp4,7 triliun untuk pengembangan PISEW

Program padat karya dari aspirasi anggota DPRD Bantul. IDN Times/Daruwaskita

Selanjutnya, PUPR juga menganggarkan Rp4,7 triliun untuk program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW). Di antaranya program peremajaan 208.000 rumah yang menghabiskan anggaran Rp17,5 juta hingga Rp25 juta per rumah, sesuai tingkat kerusakan. Kemudian, PUPR juga meremajakan rumah baru sebanyak 12.000 rumah.

"Ada pula program sanitasi sistem berbasis masyarakat di 1.228 lokasi dengan anggaran Rp362 miliar. Kemudian, program jalan produksi di persawahan ada di 900 kecamatan, juga kota tanpa kumuh (Kotaku) yang ada di 364 kelurahan," jelas Basuki.

3. PUPR juga akan membeli karet rakyat dan memberdayakan para pekerja migran

www.pu.go.id

Basuki melanjutkan, PUPR juga menganggarkan Rp100 miliar untuk membeli karet rakyat yang turun harganya. Karet tersebut dibeli di kawasan penghasil karet, seperti Pontianak, Lampung, Jambi, dan Riau.

"Kami juga memelihara jembatan sepanjang 496 km sebesar Rp110 miliar, pemeliharaan jalan 47 ribu km sebesar Rp500 miliar. Swakelola ini bisa dikerjakan secara padat karya," ungkapnya.

Selain itu, PUPR juga bekerja sama dengan Kemenlu untuk mengidentifikasi para pekerja migran Indonesia dari Malaysia. Mereka akan diberikan program padat karya sehingga masih bisa bekerja.