Perlukah Jokowi Bentuk Kementerian Khusus Untuk Investasi?

Prahoro mengatakan data investasi juga tidak mencakup seluruh sektor. Sektor seperti migas hingga perbankan tidak tercatat dalam data BKPM.  "Jadi sangat disayangkan kita sampai hari ini tidak ada yang global," tuturnya.

Padahal, jika semua digabungkan, maka besaran capaian investasi di seluruh sektor akan cukup besar. Hal itu tentu akan menggugah selera investor untuk menanamkan modalnya. 

"Kalau tidak salah tahun 2018 sekitar Rp700 triliun yang di catat BKPM. Itu tidak termasuk di ESDM. Kalau di ESDM ada Rp500 triliun. Investor kalau lihat dah besar ya," tambahnya. 

Sementara itu, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden, Denni Puspa Purbasari mengaku tidak tahu banyak soal keputusan Presiden Jokowi dalam membentuk kementerian baru. Bisa saja nantinya kementerian dan badan bisa dijadikan satu kayaknya Bappenas/Kementerian PPN.

"Kalau lihat badan dan kementerian, itu kewenangan kuat di kementerian. Sekarang ada Bappenas. Apakah nanti bentuknya kementerian investasi/BKPM atau bagaimana," tuturnya.

Terlepas dari tekanan kepentingan, Denni menilai peran menteri Jokowi yang berasal dari partai politik (parpol) sangatlah penting. Hal itu bertujuan agar bisa terjadi harmonisasi dengan kepala daerah. 

"Soal menempatkan orang dan memastikan decision making. Terlihat lebih cepat. Tetapi tidak hanya di pemerintah pusat, tapi juga di pemerintah daerah," kata dia. 

"Maka saya pikir melihat nantinya ada figur-figur dari parpol yang di kabinet jangan dilihat negatif. Karena faktanya dalam demokrasi, kita harus melihat akomodasi tokoh politik untuk memastikan eksekusi dari atas bawah bisa baik," sambungnya.