Pernah Eksploitasi Komoditas Mentah, Pemerintah Salah Kebijakan

03 Mei 2024, 16:01 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Intinya sih...

Indonesia harus menghindari kesalahan eksploitasi komoditas mentah dan fokus pada hilirisasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Bahlil menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus berfokus pada menciptakan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya alam.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan, Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dengan hanya mengeksploitasi komoditas mentah.

Kesalahan itu bahkan sempat dibayar dengan keluarnya Indonesia dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi atau OPEC.

"Kita pernah mempunyai kekayaan minyak. Kita pernah masuk dalam OPEC. Sekarang kita tidak termasuk lagi ke dalam OPEC, kenapa?" tutur Bahlil saat mengisi kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, dikutip Jumat (3/5/2024).

"Karena konsumsi minyak kita per hari 1 juta 500 barel per hari. Produksi kita hanya 625 ribu barel per hari. Impor kita 870 ribu barel per hari. Kita sekarang impor minyak," imbuh dia.

1. Salah kebijakan sehingga perlu ada hilirisasi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat konferensi pers mengenai Hilirisasi Nikel 2023. (IDN Times/Triyan)

Menurut Bahlil, hal ini terjadi karena pemerintah menjalankan kebijakan yang salah. Itulah kenapa pemerintah sekarang perlu mengubah arah kebijakan dengan membangun hilirisasi.

Bahlil mengatakan, tujuannya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk menuju Indonesia setara dan sejahtera

"Pada saat minyak kita banyak, kita tidak membangun hilirisasi? Apakah kita mempunyai refinery (pemurnian) yang cukup? Kita punya masa keemasan kayu. Kayu di Kalimantan, kayu di Papua, kayu di Maluku. Hebat-hebat semua, tapi kita ekspor log (kayu gelondongan) semua," ucap Bahlil.

2. Hilirisasi sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara

ilustrasi ekspor impor (pexels.com/Samuel Wölfl)

Bahlil pun kembali menegaskan tentang arah kebijakan pemerintah terkait dengan hilirisasi. Menurutnya, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas.

"Tujuan kita berbangsa dan bernegara ini apa? Menciptakan kesejahteraan. Itu salah satu tujuan kita. Lewat apa? Mengelola sumber daya alam. Pasal 33 UUD 45," kata Bahlil.

3. Perpanjangan kontrak Freeport permudah hilirisasi

Kawasan Tambang Freeport Indonesia di Grasberg, Tembagapura, Papua. (IDN Times/Uni Lubis)

Sebelumnya, Bahlil juga menyampaikan rencana pemerintah memperpanjang kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061.

Upaya itu tidak terlepas dari keinginan PTFI memproduksi kawat tembaga. Kawat tembaga merupakan produk turunan tembaga yang bisa menghasilkan nilai 24 kali lipat.

Bahlil menyebut dengan memproduksi kawat tembaga, Indonesia akan semakin dekat dalam mewujudkan ekosistem industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir di dalam negeri.

"Nah kalau tembaganya ada, itu kita bangun pabrik mobil. Copper Wire (kawat tembaga) itu bungkus untuk baterai, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia supaya kita jadi negara produsen yang disegani dunia," kata dia.