Persepsi Fiskal Bikin Rupiah Kedodoran, Sri Mulyani Buka Suara

20 Jun 2024, 20:32 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers hasil rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut persepsi fiskal menciptakan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dialog transparan antara pemerintah dan DPR RI terkait asumsi makro untuk APBN 2025.
Pembahasan RAPBN 2025 terus bergulir dengan DPR RI, mencakup target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBN, harga minyak, dan lifting minyak.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, adanya kekhawatiran terkait persepsi fiskal ke depan telah menciptakan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.

Perry menyampaikan, faktor tersebut menjadi salah satu sentimen yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang Garuda terhadap dolar AS, di samping faktor-faktor ekonomi dan geopolitik global yang juga berkontribusi terhadap fluktuasi tersebut.

“Masalah persepsi fiskal ke depan yang itu membuat sentimen-sentimen, kemudian itu menjadi tekanan nilai tukar rupiah,” kata Perry saat konferensi pers hasil ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

1. Sri Mulyani pastikan kebijakan fiskal dibahas secara terbuka

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers hasil rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi persepsi mengenai kebijakan fiskal yang dinilai telah memengaruhi nilai tukar rupiah. Dia menjelaskan, selama ini dialog antara pemerintah dan DPR RI terkait asumsi makro berjalan dengan sangat transparan dan terbuka.

Hal itu meliputi pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, surat berharga negara, kurs, harga minyak, dan lifting minyak, serta ukuran penerimaan, belanja, dan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi selama ini, kita membahasnya sangat open, transparan dengan DPR. Saya rasa itu yang akan menjadi bekal yang baik untuk pemerintahan 2025 nanti, dengan APBN yang dibahas secara hati-hati namun tetap mengakomodasi kebutuhan pemerintah baru,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan.

2. Komisi XI DPR sudah setujui asumsi makro 2025

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Sri Mulyani mengatakan, pembahasan mengenai rancangan atau RAPBN 2025 terus bergulir dengan DPR RI. Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, telah disetujui asumsi-asumsi makro ekonomi untuk tahun anggaran 2025.

Hal itu mencakup target pertumbuhan ekonomi antara 5,1 hingga 5,5 persen, inflasi dalam rentang 1,5 hingga 3,5 persen, serta nilai tukar rupiah yang diperkirakan berada di kisaran Rp15.300 hingga Rp15.900 per dolar AS.

Selain itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) untuk tahun depan diproyeksikan berkisar antara 6,9 hingga 7,2 persen. Kemudian, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok antara 80 hingga 85 dolar AS per barel, serta target produksi (lifting) minyak bumi sebesar 600-605 ribu BOEPD dan lifting gas bumi 1,003-1,047 juta BOEPD.

“Ini asumsi yang sudah dibahas dan sampai dengan hari ini pembahasan dengan Badan Anggaran juga melihat secara lebih detail penerimaan negara, proyeksinya tahun depan dan belanja negara, termasuk belanja negara yang mengakomodasi untuk pemerintahan baru 2025,” katanya.

3. Kemenkeu terus berkoordinasi dengan tim Prabowo

Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto diberi lukisan tangan karya Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (27/3/2024). (Dok. Gerindra)

Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan tim transisi Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, untuk memastikan kebutuhan anggaran serta mekanisme pelaksanaan program-programnya.

Seiring dengan persiapan RAPBN tahun depan, pemerintah telah memulai proses penghitungan yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan anggaran yang tepat untuk mendukung program-program tersebut.

“Nanti akan dibahas sendiri dan dijelaskan sendiri dari sisi timnya untuk pemerintahan yang baru,” tambah Sri Mulyani.