Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,1-5,5 Persen di 2025

Ia menjelaskan desain kebijakan fiskal 2025 akan diarahkan menjadi tumpuan untuk menuju Indonesia emas 2045 dan diselaraskan dengan strategi kebijakan fiksal yang ditempuh melalui strategi jangka pendek dan menengah panjang. 

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Pemerintah akan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing, hilirisasi transformasi ekonomi hijau dan peningkatan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," imbuhnya. 

Menurutnya target tersebut juga dipatok dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, engingat sudah berakhirnya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, KEM PPKF telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika global dan melihat potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan.

Laju pertumbuhan ini diharapkan akan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih tinggi, yield Surat Berharga Negara (SBN) Tenor 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9 persen-7,3 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp15.300-Rp16.000.

Sementara itu, inflasi diperkirakan dapat dikendalikan dikisaran 1,5 persen- 3,5 persen. Di tengah tensi geopolitik yang saat ini masih berlanjut maka harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 75 dolar AS per barel-85 dolar AS per barel.

Adapun lifting minyak bumi 580 ribu-601 ribu barel per hari; dan lifting gas 1.004-1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Bendahara Negara menjelaskan kebijakan belanja negara diarahkan untuk spending better atau membuat belanja yang efisien efektif mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Efektivitas susbidi dan bansos dilakukan melalui peningkatan akurasi data dan perbaikan mekanisme penyaluran serta sinergi program yang relevan.

"Pemerintah berkomitmen untuk menguatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah," ucap Menkeu.