Petani Sawit Teriak, Harga TBS Anjlok ke Rp300 per Kg!

24 Jun 2022, 17:52 WIB

Ilustrasi Kelapa Sawit (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Jakarta, IDN Times - Satu bulan pasca pencabutan larangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), penyerapan tandan buah segar (TBS) di tingkat petani masih sangat rendah.

Rendahnya permintaan itu membuat harga TBS sawit makin jatuh. Bahkan, ada petani yang terpaksa menjual TBS dengan harga Rp300 per kg.

"Di Tanjung Jabung Timur, harga TBS mencapai di bawah Rp500 per kg kalau aksesnya jauh dari jalan. Ini kan sudah kelewatan. Laporan hari ini ada yang sampai Rp300 per kg," kata Hendry dikutip dari keterangan resmi, Jumat (24/6/2022).

Selain itu, harga TBS di Pasaman Barat, Sumatra menyentuh Barat, contohnya harga TBS sudah Rp600 per kg.

"Ini sudah sangat luar biasa, sawit yang jadi komoditas ekspor seperti tidak ada harganya sama sekali," tutur Henry.

1. Petani minta pemerintah tangani penurunan harga TBS

Pekerja di pabrik kelapa sawit milik PTPN III Hapesong, Batangtoru, Tapanuli Selatan (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Oleh sebab itu, Henry mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan responsif dan solutif.

"Ini sudah darurat. Petani sawit sudah menjerit, sudah pada titik nadir, harga TBS jauh di bawah harga impasnya, ini artinya petani sudah sangat merugi, keterlaluan," kata Henry.

2. Perusahaan yang beli TBS di bawah harga pemerintah harus dihukum

ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Tak hanya itu, SPI meminta pemerintah melalui penegak hukum agar menindak perusahaan sawit yang membeli TBS di bawah harga pemerintah.

"Jadi kalau ada pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli dengan TBS petani dengan harga rendah harus ditindak. Bukan tidak memungkin agar PKS tersebut ditutup, lalu diambil alih oleh pemerintah, ini levelnya udah level krisis. Lebih lanjutnya, izin ekspor perusahaannya dicabut juga. Dana segar yang ada di di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bisa dialokasikan untuk atasi masa krisis ini, bukan hanya memanjakan korporasi," tutur dia.

Menurutnya, cara untuk mengatasi anjloknya harga TBS ialah dengan membangun pabrik-pabrik mini kelapa sawit di tingkat lokal.

"Harus ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan pemerintah terutama dalam perizinan dan regulasi untuk mempermudah koperasi-koperasi petani yang nantinya diproyeksikan mengelola persawitan nasional," sambungnya lagi.

3. Tata kelola kelapa sawit harus diubah

Ilustrasi kelapa sawit. (IDN Times/Sunariyah)

Henry melanjutkan, di tingkat wilayah Pemda harus membuka posko pengaduan yang menerima laporan petani, ketika TBS mereka dibeli dengan harga yang tidak layak, di bawah harga ketetapan pemerintah.

"Henry kembali mengingatkan, ini adalah momen yang sangat pas untuk merombak tata kelola persawitan Indonesia melalui reforma agraria. Perkebunan sawit harus diurus oleh rakyat, didukung oleh pemerintah dan BUMN, bukan oleh korporasi,” kata dia.

Henry menyampaikan, perkebunan sawit harus diserahkan pengelolaannya kepada petani dikelola usaha secara koperasi mulai dari urusan tanaman, pabrik CPO dan turunannya.

“Negara harus berperan dalam transisi ini dengan melaksanakan reforma agraria, tanah perkebunan atau pribadi yang luasnya di atas 25 hektare dijadikan tanah obyek reforma agraria (TORA),” tegasnya.

Henry melanjutkan, negara jugalah melalui BUMN yang mengurus turunan strategis produksi sawit.

“Korporasi swasta bisa diikutkan di urusan pengolahan industri lanjutan, misalnya untuk pabrik sabun, kosmetik, obatan-obatan, dan usaha-usaha industri turunan lainnya,” tutupnya.