Pilu Petani Sawit di Belitung, Harga TBS Cuma Rp1.000 per Kg!

Kondisi harga TBS  di petani Belitung itu diungkapkan Budi dalam acara Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tentang Maladministrasi dalam Penyediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng. Turut hadir dalam acara itu, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah.

Kepada Andi, Budi membeberkan banyak pabrik kelapa sawit (PKS) yang tega membeli TBS di petani di bawah harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan (Disbun) setempat.

Dia pun meminta agar Andi mengarahkan para Disbun untuk menindak tegas para PKS yang tak menaati harga yang ditetapkan pemerintah daerah (Pemda).

"Jadi kami minta Dirjenbun, kalau ada kebijakan, yang gak patuh ya ditegur," kata Budi.

Dia juga meminta kepada Kementan untuk membantu menurunkan harga pupuk yang sangat membebani petani.

"Sekarang harga pupuk ini bukan naik, ini berubah harga. Kan kalau naik ini sedikit. Kalau berubah bisa 200-300 persen," ujar dia.

Selain itu, Budi juga meminta pemerintah tak hanya menghapus pungutan ekspor sawit (levy) untuk sementara waktu, tapi permanen. Menurutnya, levy menjadi salah satu faktor yang menekan harga TBS di petani.

"Karena kita 0 pungutan mulai Juli, dan kemudian ditunda lagi sampai Oktober. Harga belum bagus, lho. Kalau kami bilang pungutan ekspor bukan ditunda, tapi permanen. Beri kepastian hukum pada pengusaha ekspor. Kalau pun memang sangat diperlukan, ya mungkin bisa dialihkan dari bea keluar, jadi 1 pungutan saja," ucap Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto juga menyampaikan keluh kesah yang dirasakan para petani kelapa sawit.

Salah satunya terkait levy yang dipungut oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurutnya, ada banyak petani yang tak merasakan levy yang dipungut lembaga tersebut. Perlu diketahui, levy dari BPDPKS disalurkan kepada petani untuk program peremajaan (replanting) sawit rakyat.

Di sisi lain, dia mengatakan pemerintah tak mengalokasikan anggaran untuk program kelapa sawit lainnya dalam APBN, begitu juga pemerintah daerah (Pemda) dalam APDB.

"Jadi kami berhubungan ke dinas itu mereka bilang gak punya uang, padahal mereka penghasil sawit terbesar. Dan dalam APBN kita juga saya kira sudah tidak ada lagi program khusus untuk sawit karena menganggap BPDPKS malaikat untuk petani. Tapi kan faktanya tidak. Berapa persen sih yang dilayani oleh lembaga ini dalam konteks pemberdayaan, dan lain-lain," ucap Darto.