PM Malaysia Umumkan Paket Bantuan COVID-19 Rp51 Triliun

Pengumuman itu disampaikan ketika Malaysia sedang berjuang untuk menahan gelombang ketiga infeksi COVID-19. Negara ini saat ini melaporkan peningkatan kasus sebanyak empat digit setiap harinya.

Menurut Worldometers, saat ini Malaysia memiliki 161.740 kasus, dengan 605 kematian dan 122.344 sembuh. Ini menjadikan negara tetangga Indonesia ini sebagai negara ke-61 yang memiliki kasus terbanyak di dunia.

Akibat tingginya kasus, sistem perawatan kesehatan berada pada titik puncaknya, kata perdana menteri minggu lalu.

Dalam pidatonya pada Senin, Muhyiddin mengatakan sejumlah inisiatif yang akan diambil di bawah tujuan pertama yaitu memerangi COVID-19, termasuk penerapan program vaksinasi COVID-19, mempekerjakan lebih banyak petugas untuk memperkuat sistem perawatan kesehatan, bekerja sama dengan rumah sakit swasta dan menyediakan lebih banyak tes untuk lini depan perawatan kesehatan.

Sementara dalam tujuan kedua yang difokuskan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, salah satu inisiatif yang ia soroti adalah menyediakan bantuan moratorium bank dan pengurangan pembayaran pinjaman.

“Moratorium, termasuk perpanjangan moratorium dan pengurangan cicilan pinjaman, akan ditawarkan oleh bank, seperti yang diumumkan sebelumnya,” kata Muhyiddin.

“Selain itu, masa keringanan pajak untuk pembelian ponsel, komputer dan tablet, masa akses internet gratis oleh industri telekomunikasi serta masa pembebasan pajak penjualan atas kendaraan penumpang akan diperpanjang semuanya,” tambahnya.

Untuk tujuan ketiga dalam mendukung kelangsungan bisnis, inisiatif yang diambil mencakup bantuan moneter satu kali untuk pengemudi taksi dan bus, dan diskon khusus 10 persen untuk tagihan listrik dari Januari hingga Maret untuk enam sektor bisnis di seluruh negeri.

Pengumuman Muhyiddin disampaikan setelah pada Selasa lalu, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri. Sehari sebelumnya, Muhyiddin mengumumkan bahwa lima negara bagian, termasuk Penang, Selangor, Melaka, Johor dan Sabah, dan wilayah federal Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan akan kembali berada di bawah perintah kontrol gerakan (MCO) selama dua minggu.

Negara bagian utara Kelantan kemudian ditempatkan di bawah pembatasan MCO mulai Sabtu, sehingga jumlah total negara bagian yang terkena dampak tindakan tersebut menjadi enam.

Sarawak juga memberlakukan MCO di distrik Sibu, Selangau, dan Kanowit menyusul lonjakan infeksi baru selama beberapa hari terakhir.

Larangan perjalanan antar negara bagian diberlakukan di seluruh negeri hingga 26 Januari dalam upaya untuk mengekang penyebaran virus.

“Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa deklarasi darurat ini hanya bertujuan untuk menahan penyebaran pandemi COVID-19 yang kini menjadi ancaman terbesar bagi pembangunan sosial ekonomi negara,” ujar Muhyiddin, Senin.

“Pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa dampak dari tindakan ini terhadap lingkungan ekonomi negara dapat dikurangi,” tambahnya.

Muhyiddin menambahkan bahwa pemerintah tidak mengharapkan dampak upaya ini akan serupa dengan yang terjadi pada kuartal kedua tahun 2020, karena MCO saat ini telah memungkinkan lebih banyak kegiatan ekonomi beroperasi.

“Nah, dampak MCO saat ini terhadap perekonomian masih terkendali,” ujarnya.

Ia meyakini paket stimulus ekonomi, anggaran 2021, dan paket bantuan PERMAI akan terus menggenjot konsumsi.

Paket ekonomi terbaru ini merupakan hasil dari pengajuan anggaran nasional 2021 yang ekspansif pada November tahun lalu, yang terbesar di negara itu. Anggaran tersebut ditargetkan untuk memastikan kemakmuran rakyat, kelangsungan bisnis, dan ketahanan ekonomi di tengah pandemik COVID-19.

Muhyiddin mengatakan bahwa anggaran tersebut merupakan kelanjutan dari empat paket stimulus senilai RM305 miliar (73,2 miliar dolar) yang diumumkan pada tahun 2020.

Di dalamnya terdapat Paket Inisiatif Tambahan PRIHATIN senilai RM10 miliar, yang merupakan perpanjangan dari paket stimulus ekonomi sebelumnya, yaitu PRIHATIN, PRIHATIN SME PLUS dan PENJANA senilai total RM295 miliar, atau sekitar 20 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.