Program Hilirisasi Jokowi Berkontribusi pada Kemiskinan Perempuan

17 Mar 2024, 20:05 WIB

ilustrasi hilirisasi nikel (dok. WALHI)

Jakarta, IDN Times - Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice menilai aktivitas pertambangan khususnya nikel sangat berkontribusi pada kerusakan lingkungan hidup serta pemiskinan perempuan, keluarga dan komunitasnya.

Perwakilan Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice, Marhaini Nasution menilai perempuan di wilayah pertambangan menghadapi pencemaran limbah dari aktivitas tersebut. Sebab, deforestasi semakin luas, pencemaran udara, sedimentasi sisa galian tambang, penggusuran lahan produktif, dan krisis air bersih.

"Perempuan mengalami dampak terburuk dari situasi ini. Misalnya, mereka harus memastikan adanya air bersih untuk keluarga di saat terjadi krisis air, terutama untuk kesehatan anak balita dan kesehatan reproduksi mereka sendiri dengan berjalan lebih jauh untuk mendapatkan air bersih," ujar Marhaini dalam keterangan tertulis, Minggu (17/3/2024).

"Di sisi lain, lahan produktif yang menjadi sumber pangan sendiri dan ekonomi keluarga hilang digantikan dengan pertambangan nikel. Selanjutnya, penambangan nikel di beberapa wilayah memicu konflik, kekerasan dan kriminalisasi," imbuhnya.

1. Prabowo-Gibran berkomitmen melanjutkan program hilirisasi Jokowi

Relawan Penerus Negeri memberikan rekomendasi hilirisasi perikanan Maluku ke cawapres Gibran Rakabuming Raka di Maluku (dok. Istimewa)

Marhaini memaparkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memproyeksikan kebutuhan nikel kadar rendah atau limonite untuk memenuhi target manufaktur baterai kendaaraan listrik jenis NMC 811 mencapai 59.506 ton pada 2035.

Adapun proyeksi kebutuhan bijih nikel untuk baterai setrum itu naik dua kali lipat dari perkiraan permintaan pada 2025 sebesar 25.133 ton.

"Kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik akan memicu semakin masifnya aktivitas pertambanganyang ekstraktif dan eksploitatif. Prabowo-Gibran yang saat ini unggul menurut perhitungan real count KPU, berkomitmen melanjutkan program hilirisasi Jokowi seperti yang mereka sampaikan dalam kampanye maupun saat debat publik," katanya.

2. Kendaraan listrik belum punya mekanisme penanganan limbah

Ilustrasi limbah baterai (Unsplash.com/John Cameron)

Marhaini memaparkan, nikel merupakan salah satu bahan baku untuk produksi baterai kendaraan listrik selain litium dan kobalt. Meluasnya penggunaan kendaraan listrik yang dianggap sebagai salah satu alternatif menggantikan bahan bakar fosil diyakini akan menurunkan emisi gas rumah kaca, sehingga memicu permintaan akan terhadap nikel.

Padahal, produksi nikel membutuhkan tenaga batubara yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Ada yang mengatakan bahwa baterai listrik dapat didaur-ulang, namun proses daur-ulangnya itu sendiri membutuhkan biaya dan energi yang tinggi. Sementara itu, dampak jangka panjang dari daur ulang limbah baterai listrik belum diketahui.

"Seharusnya, makin meningkatnya program kendaraan listrik sudah memiliki mekanisme penanganan limbah, sehingga bisa mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan," katanya.

3. Produksi nikel justru menghasilkan jejak karbon yang tinggi

Pabrik smelter nikel di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mengalami kebakaran hebat, Rabu (11/10/2023). Foto istimewa

Dana Iklim Hijau/Green Climate Fund (GCF) yang menyetujui proposal proyek Asian Development Bank (ADB) pada awal Maret 2024, untuk program kendaraan listrik, terutama bis listrik di 7 negara termasuk Indonesia, dianggap sebagai tindakan ceroboh dengan mengabaikan persoalan hilirisasi nikel sampai pada penanganan limbah baterai listrik.

Proyek ini akan meningkatkan permintaan lithium, kobalt, dan nikel yang akan berimplikasi pada masifnya aktivitas pertambangan di Indonesia.

"Sungguh keliru anggapan bahwa transisi energi bersih dengan menciptakan kendaraan listrik adalah sebuah solusi untuk mengatasi perubahan iklim. Produksi nikel bersifat padat energi dan berasal dari smelter berbahan bakar batu bara, justru menghasilkan jejak karbon yang tinggi," tegasnya.

4. Solusi palsu lahirkan masalah baru

Bagian pabrik PT ITSS di kawasan IMIP Morowali, Sulawesi Tengah, setelah tungku smelter No. 41 terbakar, Minggu pagi (24/12/2023). (Dok. IMIP)

Marhaini menegaskan, meningkatnya produksi baterai listrik bersumber pada penambangan nikel, lithium, dan kobalt untuk kebutuhan kendaraan listrik akan menambah deretan pelanggaran HAM dan hak asasi perempuan, serta akan meningkatkan kemiskinan, khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya.

“Ini adalah solusi palsu yang justru akan melahirkan persoalan baru bagi masyarakat, berkontribusi pada penghancuran lingkungan dan kemiskinan perempuan," kata dia.