Program Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025, Mahfud: Kurang Tepat

27 Feb 2024, 15:35 WIB

Mahfud MD (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio)

Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD mengatakan perencanaan untuk memasukan program makan siang gratis di APBN 2025 kurang tepat bila dilakukan pada 2024. Program ini merupakan janji kampanye capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Menurut Mahfud, idealnya program tersebut dilakukan oleh pemerintahan terpilih mendatang, dan dimasukan dalam APBN Perubahan 2025.

"Itu kurang tepat (program makan siang gratis masuk ke APBN 2025). Karena mestinya APBN itu kan ditetapkan oleh pemerintahan sekarang. Yang mau mewujudkan program makan siang gratis kan pemerintah baru. Mestinya, itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk di APBN Perubahan tahun 2025, Juni 2025," tutur Mahfud kepada media di Jakarta pada Senin (26/2/2024).

Meski begitu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu menilai tidak masalah bila program makan siang gratis dibahas mulai tahun ini. Mahfud menyebut hal tersebut mungkin merupakan masukan bagi pemerintahan baru.

"Tetapi, bila berkaca dari segi tahapan, mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ujar dia.

Seperti diketahui, penghitungan suara capres-cawapres dan Pilpres 2024 masih berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU masih akan melakukan rekapitulasi suara hingga 20 Maret 2024 mendatang.

1. Istana sebut rancangan kerja tetap disusun sambil tunggu hasil penghitungan KPU

Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna, Senin (26/2/2024) (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sementara itu, tenaga ahli Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo mengatakan bahwa proses yang terjadi saat ini baru penyusunan rencana untuk APBN 2025. Tetapi, belum resmi kick off penyusunan RAPBN.

"Jadi, dalam sidang kabinet kemarin, tidak ada pembahasan secara detail mengenai itu (program makan siang gratis). Pada prinsipnya presiden meminta kepada jajarannya untuk memulai menyusun RKP (Rancangan Kerja Program) dan APBN untuk tahun 2025. Business process ini sudah dimulai dari Februari. Jadi, ini satu business process dari penganggaran yang biasa," ujar Abraham kepada media di Jakarta pada Selasa (27/2/2024).

Arahan pertama Jokowi, kata Abraham, menekankan aspek keberlanjutan pembangunan. Karena itu, sambil menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU rampung, program-program dari presiden selanjutnya dibahas.

"Arahan kedua, bapak presiden menekankan pentingnya aspek kehati-hatian karena situasi ekonomi dunia penuh dengan ketidakpastian, di mana Jepang dan Inggris masuk ke resesi, jadi kita harus berhati-hati. Namun, tetap mengutamakan akselerasi," tutur dia.

Arahan ketiga, kebijakan fiskal harus memperhatikan keberlanjutan ekonomi, maka pemerintahan Jokowi optimistis sudah bisa mulai membahas RKP 2025 untuk APBN.

"Jadi, tahapannya panjang. Ada tiga tahapan," ucapnya.

2. Bahlil sebut program unggulan Prabowo dibahas agar dapat dijalankan segera

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Salah satu pejabat yang ikut rapat dalam sidang kabinet pada Senin (27/2/2024), yaitu Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Ia memastikan dalam rapat kemarin turut dibahas program-program unggulan Prabowo-Gibran, termasuk pemberian makan siang gratis.

"Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk di dalamnya makan siang (gratis). Itu baru di tahap awal," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan.

Ia pun memastikan program-program Prabowo-Gibran yang menjadi prioritas sudah langsung diakomodir. Alasannya, supaya pada 2025 bisa langsung dijalankan.

"Pembahasan APBN nya sendiri kan baru di tahap pertama. Beberapa bulan ke depan, kita baru akan membahas teknisnya," ucapnya.

Dia menegaskan bahwa anggaran untuk merealisasikan program makan siang gratis, tersedia.

Adapun Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Drajad Wibowo mengatakan untuk tahun pertama dibutuhkan anggaran sekitar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun untuk program pembagian makan siang gratis tersebut.

"Cukup lah. Anggaran cukup kok (untuk program makan siang gratis)," ucapnya.

3. Indef nilai program makan siang gratis Prabowo dipaksakan

Infografis anggaran program makan siang gratis dari APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan, program makan siang gratis Prabowo-Gibran adalah program yang terlalu dipaksakan. Alih-alih mewujudkan janji kampanye makan siang gratis, Esther menyarankan agar anggaran digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Karena besaran (anggaran) cukup fantastis, sekitar hampir Rp500 triliun. Sebaiknya ditinjau ulang, bila dipaksakan maka pemerintah harus ekstra effort untuk mewujudkan program ini," tutur Esther di Jakarta, hari ini.

Ia menambahkan, nominal anggaran makan siang dan susu gratis itu sangat fantastis, sehingga perlu dicarikan dana dari pos-pos lainnya di APBN.

"Tax ratio Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini kan turun, tetapi apakah program ini akan dibiayai dari penerimaan pajak, cukai atau lainnya," ucap dia.