Protes Duo Harjono soal Satgas BLBI Sita Aset Obligor: Gak Transparan!

23 Jun 2022, 07:55 WIB

Ilustrasi BLBI (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times – Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono, melalui pengacaranya Didi Supriyanto, menyesalkan keputusan pemerintah dan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyita aset milik PT Bogor Raya Development (BRD).

Adapun aset yang disita adalah lapangan golf Bogor Raya serta Hotel Ibis Style dan Hotel Novotel di pinggir Jalan Tol Bogor Selatan, dengan total lahan seluas 89,01 hektare.

Menurut Didi, kliennya yang merupakan salah satu pemilik PT Bank Asia Pasific (Aspac) sangat terkejut dengan langkah Satgas BLBI. Mereka terkejut karena pemerintah dinilai tidak bisa membedakan antara aset yang menjadi milik obligor, atau aset yang dimiliki pihak lain yang tidak terkait sama sekali dengan obligor.

“Setiawan dan Hendrawan, yang sejak awal telah bersikap kooperatif dengan Pemerintah mengenai besarnya estimasi jumlah kewajiban pemegang saham PT Bank Aspac sebesar Rp1,2 triliun di 27 Februari 2004, tentu saja merasa terperanjat dengan penyitaan aset BRD. Tidak ada hubungan sama sekali antara Aspac maupun pribadi mereka dengan BRD,” ungkap Didi dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Kamis (23/6/2022).

1. Pemerintah dianggap tidak transparan

Ilustrasi area Klub Golf Bogor Raya di Bogor yang kini pengelolaannya diambil alih oleh negara per 22 Juni 2022. (www.instagram.com/@klubgolfbogorraya)

Lebih lanjut, Didi menjelaskan bahwa BRD bukan obligor BLBI. Di sisi lain, Setiawan dan Hendrawan juga mengkritik langkah pemerintah dalam penanganan kasus ini yang dianggap tidak transparan.

“Baik Setiawan dan Hendrawan akan tetap memegang janjinya untuk membayar kewajiban Bank Aspac, asalkan nilainya mempunyai perhitungan yang jelas, transparan serta akuntabel. Jangan lupakan juga aset-aset milik Bank Aspac yang disita dan telah dialihkan pemerintah dengan melanggar prinsip good governance tanpa pijakan nilai lelang yang jelas,”ungkap Didi.

2. Kritik acara penyitaan yang terkesan mewah dan kolosal

Tampak depan Klub Golf Bogor Raya yang disita satgas BLBI pada Rabu, 22 Juni 2022. Nilai aset mencapai Rp2 triliun. (IDN Times/Santi Dewi)

Didi menyebut langkah penyitaan aset BRD dilakukan secara serampangan, karena menyamaratakan antara obligor yang bertanggung jawab dengan obligor yang ‘mengemplang’ utang.

Adapun kerugian yang mungkin timbul akibat langkah penyitaan aset BRD yang dilakukan Satgas BLBI, menurut Didi bukan menjadi tanggung jawab Setiawan maupun Hendrawan.

Didi juga menyoroti acara penyitaan aset yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Kepala Bareskrim Mabes Polri dan Satgas BLBI. Menurutnya, acara itu dibuat mewah dan dikemas dengan kolosal, seolah-olah menjadi pencapaian pemerintah dalam menangani kasus ini.

“Seperti menjadi panggung pembuktian keberhasilan Satgas BLBI, acara pemasangan papan penyitaan dilakukan dengan seremoni, tidak urung mengundang keprihatinan dari 1.000 karyawan Bogor Raya Golf yang merasa ketidakpastian masa depan penghidupannya,” papar Didi.

3. Mahfud sudah prediksi penyitaan aset akan menuai protes

Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa nilai aset yang disita pihaknya pada Rabu (22/6/2022) mencapai sekitar Rp2 triliun.

Harjono bersaudara itu diketahui memiliki utang kepada negara senilai Rp3,57 triliun. Saat menerima dana BLBI pada 1998 dari pemerintah, keduanya adalah pemegang saham Bank Aspac. Bank tersebut kini statusnya Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU).

Mahfud menyadari setelah penyitaan aset tersebut akan muncul protes dari pemilik aset, baik secara langsung atau diwakilkan melalui pengacara. Tetapi, dia tak mau ambil pusing.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku sudah malas berdebat dengan para obligor yang mengemplang pengembalian dana yang pernah dipinjamkan negara itu.

"Sekarang pemerintah tidak akan berdebat. Langsung saja sita. Kalau gak puas, silakan (obligor) menempuh jalur hukum. Kami gak akan lagi berdebat. Dulu karena kami masih melayani perdebatan ini, malah jadi berlarut-larut (permasalahan ini). Kita sudah berdebat selama 24 tahun dan membiarkan utang ini," katanya.