Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Kereta Api Cepat Indonesia China atau KCIC mengevaluasi secara menyeluruh terkait penghentian sementara pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diperintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Terutama yang menyebabkan terjadinya kerugian lingkungan dan sosial terhadap masyarakat," kata Erick dalam keterangannya, Senin (2/3).
Dia menjelaskan, bahwa pihaknya telah mendapat laporan dari KCIC untuk memperbaiki drainase atau penyaluran air dan manajemen lingkungan. Nantinya, pihaknya akan menyampaikan secara transparan terkait perkembangan proyek tersebut.
"Tentu segala perkembangan proyek akan kita sampaikan ke publik sebagai bentuk transparansi dan profesionalisme BUMN," ujarnya.
Selajutnya, Erick mengatakan Kementerian BUMN mendukung dan menghormati penuh keputusan yang diambil oleh Menteri PUPR.
"Kami Kementerian BUMN menghormati dan mendukung langkah Kementerian PUPR untuk menghentikan sementara proyek Kereta Cepat selama 2 minggu yang terhitung mulai hari ini," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memutuskan untuk menghentikan sementara proyek Kereta Cepat (High Speed Railway) Jakarta-Bandung. Surat penghentian itu tertulis dalam edaran yang ditunjukkan kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Ada enam hal yang membuat Kementerian PUPR menghentikan proyek tersebut. Berikut rinciannya:
- Pertama, pembangunan proyek kurang memperhatikan kelancaran akses keluar masuk jalan tol sehingga berdampak terhadap kelancaran jalan tol dan non tol.
- Kedua, pembangunan proyek kurang memperhatikan manajemen proyek sehingga terjadi pembiaran penumpukan material di bahu jalan. Akibatnya mengganggu fungsi drainase, kebersihan jalan, dan keselamatan pengguna.
- Ketiga, pengelolaan proyek menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan kemacetan luar biasa pada ruas jalan tol dan mengganggu kelancaran distribusi logistik.
- Keempat, pengelolaan sistem drainase yang buruk dan keterlambatannya pembangunan saluran drainase sesuai kapasitas yang telah terputus oleh kegiatan proyek menyebabkan banjir di tol.
- Lima, adanya pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3+800 tanpa izin, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
- Terakhir, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik belum memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia
Baca artikel menarik lainnya di IDN App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb