Purbaya Bantah Isu Prabowo Tunjuk Langsung Calon Bos OJK

Kepatuhan pada undang-undang menjadi kunci dalam menjaga integritas pengelolaan sektor keuangan. Dia menilai pelanggaran prosedur justru berpotensi merusak kredibilitas pemerintah, proses seleksi, serta pimpinan OJK yang terpilih nantinya.

"Karena ini berkaitan dengan integritas kita mengelola pasar dan peraturan-peraturan di sana. Kalau kita melanggar undang-undang yang ada, justru akan mengganggu kredibilitas kita sendiri dan kredibilitas hasil Pansel-nya nanti atau kredibilitas hasil Ketua OJK-nya nanti," ujar dia.

Purbaya juga menyebut target penuntasan seleksi dalam dua pekan kemungkinan tidak tercapai. Menurut dia, tahapan seleksi harus mengikuti kaidah yang ada sehingga waktu yang dibutuhkan akan lebih lama dari perkiraan awal.

Sebelumnya, dia sempat menyebut proses seleksi bisa selesai dalam waktu sekitar dua minggu. Namun, dia mengakui target tersebut sulit dicapai karena mekanisme seleksi mengharuskan sejumlah tahapan formal yang tidak bisa dipangkas.

"Pada dasarnya enggak bisa dua minggu karena ada kaidah-kaidah yang diikutin di mana paling cepat akan lebih dari dua minggu. Jadi melebihi waktu itu," paparnya.

Terkait nama yang disebut-sebut sebagai calon pimpinan OJK, Purbaya mengaku belum mengetahui siapa saja yang akan mendaftar. Dia menyebut Pansel belum dibuka sehingga daftar kandidat belum tersedia.

"Jadi pada dasarnya sih kita biarkan aja yang jago-jago untuk tempur di situ. Nanti kita lihat di Pansel kinerja mereka seperti apa ketika dilakukan sesi tanya jawab maupun pengetesan pengetahuan mereka tentang pasar modal dan pasar finansial," kata dia.

Purbaya juga menyatakan belum mengetahui adanya sosok tertentu yang didorong Presiden untuk mengisi posisi pimpinan OJK.