Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan)

Intinya sih...

  • Menteri Keuangan soroti integritas di DJP dan Bea Cukai

  • Kasus penggeledahan KPK menunjukkan pegawai belum profesional

  • Purbaya berharap rotasi pejabat dapat memperbaiki citra institusi keuangan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti persoalan integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hal ini menyusul penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Purbaya, kasus tersebut menunjukkan masih ada pegawai yang belum menjalankan tugas secara lurus dan profesional.

Ia menyinggung temuan terbaru KPK terkait rumah aman yang disewa tersangka kasus suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai. Rumah tersebut digunakan untuk menyimpan uang hingga emas.

“Artinya masih ada yang menerima uang, ada safe house, ada uang sekian, ada emas tiga kilogram, dan lain-lain. Artinya, kita masih belum bersih,” ujar Purbaya dalam sambutannya pada pelantikan pejabat Kementerian Keuangan, Jumat (6/2/2026).

Adapun kasus dugaan korupsi kali ini lebih banyak menyeret aparat pajak dengan lokasi perkara di Kalimantan, sementara kasus di DJBC terjadi di Jakarta. Purbaya menilai, praktik serupa berpotensi terus berulang jika pengawasan tidak diperketat.

Dengan adanya rotasi di lingkungan Kementerian Keuangan, ia berharap pegawai Kemenkeu dapat memperbaiki citra institusi tersebut.

“Ini terjadi berkali-kali dan sepertinya, kalau kita tidak hati-hati, akan terjadi terus,” tegasnya.

Purbaya menekankan, berbeda dengan masa lalu, saat ini tanggung jawab pimpinan menjadi perhatian serius. Jika proses hukum menetapkan tersangka hingga satu tingkat di bawah pimpinan, maka rotasi akan dilakukan secara berjenjang hingga level atas.

“Kalau sampai tersangka betul-betul sampai level satu di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas,” katanya.

Ia juga meminta pejabat yang baru dilantik untuk memperketat pengawasan terhadap kinerja bawahan. Alasan tidak mengetahui pelanggaran anak buah, menurutnya, tidak lagi dapat diterima.

“Tidak bisa lagi bilang, ‘saya tidak tahu’. Anda harus mengawasi betul,” ujarnya.

Purbaya mengingatkan, apabila praktik pelanggaran terus berulang, tanggung jawab tidak hanya berhenti di tingkat direktur jenderal, tetapi juga pimpinan kementerian.

“Kalau begini terus, dirjen-dirjen dan saya juga kena. Tidak bisa lari,” katanya.

Ke depan, Purbaya berharap rotasi pejabat dapat memperbaiki citra DJP dan DJBC. Ia menargetkan perbaikan signifikan dalam satu tahun ke depan.

“Saya harap sampai Desember sudah ada perbaikan yang amat signifikan,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Keuangan akan memperluas pemanfaatan teknologi untuk meminimalkan interaksi langsung antara pegawai dengan wajib pajak maupun pihak yang diawasi Bea dan Cukai.

"Kita akan terapkan teknologi supaya kontak menjadi semakin sedikit,” ungkap Purbaya

Editorial Team