Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)
Purbaya juga sempat menyinggung pengalaman masa krisis 2021. Saat itu, muncul wacana ekstrem terkait menghapus bank sentral dan memberhentikan seluruh jajaran pejabat sentral saat itu.
Ia menegaskan, gagasan tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap kebijakan moneter.
“Di masa lalu, selama krisis 2021, ada pemikiran untuk menghapus bank sentral dan memecat setiap bankir sentral pada saat itu dan menggantinya dengan yang baru. Itu adalah intervensi, tapi kebijakan tersebut tidak akan ditempuh," katanya.
Ia menekankan, pemerintah memilih jalur yang sesuai dengan hukum dan tata kelola yang berlaku.
“Kali ini, tidak. Kami bermain sesuai aturan,” tegasnya.
Purbaya menambahkan, pemerintah berkomitmen memperkuat koordinasi fiskal dan moneter tanpa melanggar prinsip independensi Bank Indonesia, sejalan dengan praktik terbaik internasional.
Candaan singkat itu menutup sesi diskusi dengan nada ringan. Namun pesannya jelas: stabilitas ekonomi, kepercayaan pasar, koordinasi fiskal dan moneter, serta independensi bank sentral tetap menjadi prioritas utama pemerintah.