Respons Bahlil soal Pekerja Shell Kena PHK Gegara BBM Kosong

15 Sep 2025, 18:13 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Bahlil bantah pemerintah tidak memberikan kuota impor
Respons Bahlil soal pekerja Shell kena PHK
BBM harus dikontrol oleh negara

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memberikan penjelasan terkait kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Menurutnya, SPBU swasta pada tahun 2025 telah mendapat kuota impor hingga 110 persen.

"Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

1. Bahlil bantah pemerintah tidak memberikan kuota impor

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, Bahlil membantah pemerintah tidak memberikan kuota impor kepada SPBU swasta.

"Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10 persen. Berarti 1 juta 100 kiloliter," ucap dia.

2. Respons Bahlil soal pekerja Shell kena PHK

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Trio Hamdani)

Terkait dengan adanya pekerja Shell kena PHK gegara kelangkaan BBM, Bahlil meminta SPBU swasta untuk bekerja sama dengan Pertamina. Mereka bisa membeli BBM melalui pertamina.

"Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapatnya Pertamina dan Wakil Menteri (Wamen) saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi ini," kata dia.

3. BBM harus dikontrol oleh negara

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Bahlil menyampaikan, penggunaan BBM harus dikontrol oleh negara. Sebab, hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik," ujar Bahlil.