RI Belum Sanggup Punya Anggaran Cukup untuk Tangani Perubahan Iklim

11 Jun 2021, 12:00 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih belum cukup untuk berperan dalam menangani isu climate change atau perubahan iklim.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menuturkan bahwa alokasi APBN yang sudah ditandai untuk dukungan terhadap perubahan iklim hanya 4,1 persen.

"Ini pasti tidak memadai, jumlahnya hanya Rp86,7 triliun per tahun," ujar Sri Mulyani Webinar Climate Change Challenge yang dilaksanakan oleh Universitas Indonesia, Jumat (11/6/2021).

1. Anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp200 triliun per tahun

IDN Times/Arief Rahmat

Pasalnya, jumlah anggaran yang dibutuhkan guna mendukung segala upaya terhadap perubahan iklim dunia, Indonesia membutuhkan anggaran hingga Rp266,2 triliun per tahunnya.

Anggaran sebesar itu diakui Sri Mulyani baru mampu digunakan untuk memenuhi Nationally Determined Contributions (NDCs) berdasarkan Paris Agreement sebesar 29 hingga 41 persen.

"Berdasarkan report Second Biennial tahun 2018 lalu, untuk Indonesia memenuhi NDC 29 persen atau 41 persen dengan dukungan internasional dibutuhkan dana hingga 247,2 miliar dolar AS atau kalau dirupiahkan adalah Rp3.461 triliun hingga 2030. Ini artinya setiap tahun harus paling tidak resources sebesar Rp266,2 triliun," jelas dia.

Angka tersebut diakui wanita yang karib disapa Ani tersebut sangatlah besar dan bahkan lebih besar dari anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor kesehatan yang hanya Rp172 triliun.

2. Alokasi untuk perubahan iklim tidak hanya bergantung dari APBN

ilustrasi perubahan iklim (newrepublic.com)

Namun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan guna mendukung penanganan terhadap perubahan iklim tidak hanya bergantung pada APBN semata. Hal itu bisa dilakukan secara gotong royong, antara pemerintah dengan pihak swasta, filantropis, dan juga masyarakat.

"Masyarakat bisa membantu melalui waste management, kebiasaan menggunakan energi dengan baik, kemudian membuang sampah dan mengonsumi barang-barang yang lebih ramah lingkungan," ucap Sri Mulyani.

3. Pemerintah daerah juga didorong untuk berperan dalam upaya penanganan perubahan iklim

Ilustrasi perubahan iklim (unsplash.com/Willian Justen)

Meski begitu, Sri Mulyani tidak menampik jika peran pemerintah sangat signifikan dalam upaya penanganan perubahan iklim. Dengan alokasi anggaran yang hanya 4,1 persen atau Rp86,7 triliun per tahun, mau tak mau pemerintah berusaha memobilisasi berbagai pihak untuk ikut melakukan komitmen perubahan iklim melalui peran serta mereka, termasuk di daerah.

"(Pemerintah) Daerah di dalam APBD-nya harus semakin menunjukkan komitmen untuk meng-address isu climate change ini dan kami sudah mendukung melalui berbagai instrumen. Saat ini ada 11 daerah yang diuji cobakan, yakni tujuh daerah provinsi, tiga kabupaten, dan satu kota," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan bahwa pada tahun ini pihaknya bersiap menambah lagi enam daerah untuk ikut dalam program regional climate change budget tagging tersebut.

Dengan demikian, nantinya ada 17 daerah yang diharapkan bisa membantu pemerintah pusat untuk berperan aktif menangani isu perubahan iklim.

Bendahara negara itu pun berharap agar ada lebih banyak pimpinan daerah yang memahami isu perubahan iklim tersebut dan mulai meletakkannya sebagai prioritas dalam setiap kebijakan yang mereka ambil.

"Kita berharap kalau seluruh daerah mengikutinya maka ini akan memberikan double power dari APBD dan APBN di dalam memanngani masalah isu perubahan iklim," tutur Sri Mulyani.