Ada 3 aspek yang jadi sumber pemborosan sistem pangan di Indonesia, yaitu kondisi kesehatan, degradasi lingkungan, dan kondisi sosial.
Daftar kategori biaya terbesar dari sistem pangan RI meliputi obesitas, malnutrisi, polusi udara, emisi gas rumah kaca (GRK), dan susut dan sisa pangan.
Perlu ada perubahan kebijakan menyeluruh untuk mendorong pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju pangan dan minuman yang lebih sehat serta menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan melalui instrumen fiskal yang tepat.
Jakarta, IDN Times - Kajian terbaru dari Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia mengungkapkan, sistem pangan Indonesia memiliki biaya tersembunyi yang diperkirakan mencapai Rp3.025,5–Rp9.334,5 triliun.
Angka itu setara dengan 28,5–45,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2023.
Laporan berjudul The Hidden Costs of Indonesia’s Food System yang dirilis pada Desember 2025 lalu menjelaskan, pangan merupakan sektor besar yang menjadi tumpuan perekonomian bagi masyarakat Indonesia.
Sayangnya, cara memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi pangan masih melahirkan biaya tersembunyi yang nilainya tidak sedikit. Knowledge Generation Lead KSPL sekaligus Environmental Economist WRI Indonesia, Romauli Panggabean mengatakan, biaya itu dibayarkan oleh masyarakat melalui tiga aspek, yakni kondisi kesehatan, degradasi lingkungan, dan kondisi sosial.
“Sektor pangan kita memang memiliki peran penting dalam menopang ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 19,5 persen dari total PDB pada 2024. Namun ternyata, berbagai aktivitas di dalam sistem pangan saat ini justru membawa dampak negatif yang nilainya melebihi kontribusi tersebut,” ujar Romauli dikutip dari keterangannya, Kamis (29/1/2026).
Laporan itu menjabarkan, ada lima kategori biaya terbesar dari sistem pangan di Indonesia, sebagai berikut:
Obesitas
Malnutrisi
Polusi udara
Emisi gas rumah kaca (GRK)
Susut dan sisa pangan (food loss and waste).
Besarnya biaya dari segi kesehatan, menurut Jessica Ferdi, Dokter Spesialis Gizi Klinik dari RSAB Harapan Kita, cukup mencerminkan kondisi masyarakat saat ini.
“Kajian ini menunjukkan peningkatan pola konsumsi makanan berpemanis dan pangan ultraproses yang umumnya rendah nilai gizi tetapi tinggi kalori, lemak jenuh, dan gula. Pola konsumsi ini meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes dan hipertensi, sehingga perlu kewaspadaan dalam pemilihan makanan, terutama bagi anak,” kata dia.
Jessica mengatakan, kajian itu kembali mengingatkan, penerapan pola makan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, sayur, dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral perlu terus didorong.
Selain sektor kesehatan, biaya dari degradasi lingkungan dan sosial tidak dapat diabaikan. Jika sistem pangan terus merusak alam dan kehidupan sosial masyarakat, bukan tidak mungkin kelangkaan pangan akan terjadi.
Temuan mengenai biaya tersembunyi itu menunjukkan diperlukan adanya perubahan arah kebijakan menjadi lebih menyeluruh. Ke depan, kebijakan perlu mendorong pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju pangan dan minuman yang lebih sehat sekaligus menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan melalui instrumen fiskal yang tepat.
Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sugeng Harmono mengatakan, di saat yang bersamaan, upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan ekonomi di sektor pertanian harus berjalan seiring dengan penguatan dan perluasan jaring pengaman sosial.
"Kami merasa bahwa perhitungan biaya tersembunyi dan temuan-temuan pada kajian ini dapat mendukung formulasi kebijakan yang lebih strategis dan tepat sasaran bagi kami ke depannya,” kata Sugeng.
Di sisi konsumen, fakta ini diharapkan dapat mendorong perilaku makan dengan kesadaran, sehingga masyarakat menjadi lebih bijak dalam memilih dan mengonsumsi pangan.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mempertimbangkan harga pangan, tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan sistem pangan.