RI Garap Proyek Terbesar Sepanjang Sejarah, Modalnya Rp1.300 Triliun

Tiko mengatakan, transisi energi itu dilakukan dengan mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memakai batu bara secara keseluruhan.

Kemudian, PLTU di Indonesia akan diganti dengan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTH), Pembangkit Listrik Tenaga Angin atau Banyu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan sebagainya. Proyek itu diperkirakan membutuhkan waktu hingga 25 tahun.

“Jadi ini merupakan program, mungkin terpanjang dan terbesar di negara kita. Program ini akan berjalan hampir 25 tahun ke depan,” ujar Tiko.

Namun, sebelum mematikan seluruh PLTU di Indonesia, pemerintah Indonesia berencana menggunakan gas untuk mengganti batu bara secara bertahap.

“Tapi di saat bersama kita juga akan moratorium di batu bara, dan mengisi dalam jangka pendek dengan menggunakan gas sebagai transisi energi,” tutur Tiko.

Tiko mengatakan, dalam prosesnya, proyek itu akan menghadapi tantangan, terutama terkait proses transmisi listrik dari pembangkit listrik EBT di luar Jawa ke Pulau Jawa. Itu karena Indonesia belum memiliki teknologi transmisi listrik antara pulau-pulau besarnya.

“Nah ini menjadi tantangan besar karena Jawa baseload-nya hampir semuanya batubara. Perlu waktu untuk memastikan transmisinya nyambung dulu dari sumatera paling tidak, atau kalau tidak nanti ke depan dari Kaliman. Dan produksi hydro, geothermal cukup baru kita bisa melakukan transisi secara efektif,” tutur Tiko.

Selain itu, pemerintah sangat berhati-hati dalam menggarap proyek itu, agar dalam pelaksanaannya PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) tidak dirugikan.

“Oleh karena itu, kita harus melakukan dengan sangat hati-hati, tarifnya affordable, dan juga secara keuangan memastikan bahwa PLN tidak mengalami kesulitan keuangan,” ucap Tiko.

Tiko mengatakan, proyek transisi energi itu akan melibatkan pengusaha swasta, terutama dalam pembangkit listrik. Bahkan, nantinya EBT yang akan digunakan sebagian besar diproduksi oleh pembangkit listrik swasta alias Independent Power Producer (IPP), dengan porsi 60 persen.

Sementara, PLN melalui PLN Indonesia Power (IP), dan PLN Nusantara Power (NP) hanya akan memproduksi 40 persen listrik EBT.

“Tentunya 60 persen dengan IPP swasta, 40 persen dengan internal Genco, yaitu Indonesia Power dan Nusantara Power,” kata Tiko.

Sementara itu, pemerintah akan fokus membangun sistem transmisi yang bisa mengalirkan listrik EBT dari luar Jawa ke Pulau Jawa.

“Kita ingin membagi tugas dengan pemerintah, di mana pemerintah yang investasi di transmisi,” ujar Tiko.

Tiko mengatakan, proyek transisi energi itu adalah cara mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca atau Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030, dan nol emisi karbon atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

“Nah ini  kita sudah melakukan perubahan plan JETP (Just Energy Transition Partnership) kemarin, kita tajamkan. Dan kita harapkan plan yang sekarang ada lebih realistis,” ucap Tiko.