RI Negara Paling Ribet untuk Berbisnis, Omnibus Law Bisa Jadi Solusi?

Kehadiran Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, kata Tauhid, tidak bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan dalam berusaha. Menurut dia, masih banyak faktor yang harus dibenahi pemerintah untuk membuat kemudahan berusaha di Indonesia.

"Misalnya juga menyangkut pendanaan yang mendukung berusaha di sini. Suku bunga kita masih tinggi. Infrastruktur kita juga ada masalah terutama energi di luar Pulau Jawa. Industri besar kan harus mikir itu. Terutama juga SDM terutama daerah yang membutuhkan skill tinggi. Baru sebagian kecil dipecahkan oleh Omnibus Law," jelas dia.

Perbaikan dari segi regulasi, lanjut Tauhid, juga perlu diimbangi dengan adanya pembenahan di beberapa sektor. Infrastruktur misalnya, meski Presiden Jokowi telah melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran, namun tidak sepenuhnya menjangkau kebutuhan investor, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

"Kalau SDM jelas lah. kita lihat SDM kita lulusan SMK yang bagus benar-benar sedikit. Pengangguran juga banyak di SMK," imbuh dia.

Dalam laporan TMF Group, disebutkan bahwa faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi negara paling kompleks alias ribet untuk berbisnis adalah karena undang-undangnya.

"Undang-undang ketenagakerjaannya, yang ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dari eksploitasi, membuat pengusaha sangat sulit mengambil tindakan disipliner atau memecat (pekerja) yang berkinerja buruk para karyawan. Peraturan ini dianggap kuno oleh orang luar dan tetap menjadi salah satu yang utama menghalangi investasi asing di Indonesia," bunyi laporan tersebut.