Risiko Utang Tiongkok Naik, Perhatikan 3 Tanda Penting Ini

23 Jul 2021, 07:35 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times – Ekonomi Tiongkok sedang menjadi sorotan. Ini dikarenakan tingkat utang nasional Tiongkok telah naik hampir empat kali lipat dari produk domestik bruto (PDB), sementara semakin banyak obligasi korporasi yang gagal bayar (default) dalam 18 bulan terakhir.

Namun, meskipun default terbaru mewakili sebagian kecil dari pasar obligasi Tiongkok yang senilai 13 triliun dolar Amerika Serikat (AS), beberapa kasus profil tinggi telah mengguncang investor. Apalagi selama ini ada persepsi umum yang tertanam bahwa pemerintah Tiongkok tidak akan membiarkan perusahaan yang didukung negara mengalami gagal bayar.

Salah satu kasus gagal bayar yang telah menakuti investor yaitu yang melibatkan Huarong Asset Management Co. Perusahaan gagal mencatat pendapatannya tepat waktu dan jumlah obligasi berdenominasi dolar AS-nya telah merosot.

Analis mengatakan kasus seperti ini menandakan bahwa ‘jaminan implisit’ negara berubah ketika pemerintah mencoba meningkatkan kualitas pasar obligasi dengan menyingkirkan perusahaan yang lebih lemah, dan memungkinkan beberapa diferensiasi terjadi dalam industri.

Ketika pertumbuhan Tiongkok melambat, pihak berwenang mencari keseimbangan yang lebih baik antara mempertahankan kontrol dan mengizinkan beberapa kekuatan yang didorong pasar ke dalam ekonomi untuk mempertahankan pertumbuhan dalam jangka panjang.

Pada paruh pertama tahun ini, jumlah total obligasi korporasi yang gagal bayar di Tiongkok berjumlah 62,59 miliar yuan atau 9,68 miliar dolar AS. Angka ini adalah yang terbesar untuk periode paruh pertama sejak 2014, menurut data dari Fitch Ratings.

Dari jumlah 62,59 miliar yuan itu, default oleh perusahaan milik negara berkontribusi lebih dari setengah jumlah itu, yakni sekitar 35,65 miliar yuan.

Untuk keseluruhan tahun 2020, default obligasi berjumlah 146,77 miliar yuan, peningkatan besar dari enam tahun lalu pada 2014, menurut Fitch. Pada 2014, default hanya mencapai 1,34 miliar yuan, dan tidak ada default oleh perusahaan milik negara, kata lembaga pemeringkat tersebut.

Di tengah banyaknya laporan gagal bayar oleh perusahaan milik negara ini, para ekonom mengatakan bahwa investor perlu untuk fokus pada tiga perkembangan penting, yaitu sebagai berikut:

1. Obligasi default di wilayah abu-abu pemerintah daerah

Presiden Tiongkok, Xi Jinping, tiba pada upacara penyerahan medali untuk pejabat tinggi nasional dan asing pada kesempatan peringatan 70 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok di Balai Agung Rakyat di Beijing, Tiongkok, pada 29 September 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter

Larry Hu, kepala ekonom China di Macquarie, mengatakan hal utama yang perlu diperhatikan dalam kasus ini yaitu obligasi yang diterbitkan oleh kendaraan pembiayaan pemerintah daerah (local government financing vehicles/LGFV).

Perusahaan-perusahaan ini biasanya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah lokal dan regional di Tiongkok, dan didirikan untuk mendanai proyek infrastruktur publik. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut telah melonjak di tengah dorongan infrastruktur karena ekonomi Tiongkok membaik.

“Banyak LGFV bahkan lebih buruk daripada yang disebut perusahaan Zombie, dalam arti bahwa mereka tidak dapat membayar bunga, juga pokoknya sendiri,” kata Larry Hu, dalam catatan 25 Juni. Perusahaan zombie adalah perusahaan yang berhutang banyak dan bergantung pada pinjaman dan subsidi pemerintah untuk tetap hidup. “Mereka bisa bertahan hanya karena dukungan dari pemerintah.”

“Tahun 2021 adalah kesempatan untuk mematahkan jaminan implisit, karena ini adalah pertama kalinya dalam satu dekade pembuat kebijakan tidak perlu khawatir tentang target pertumbuhan PDB. Akibatnya, mereka dapat mentolerir lebih banyak risiko kredit,” kata Hu, sebelum menambahkan bahwa hanya masalah waktu sebelum default obligasi LGFV terjadi.

Pada 2015, produsen peralatan listrik Baoding Tianwei menjadi perusahaan milik negara pertama yang gagal membayar utangnya, setelah terjadi default pertama di pasar obligasi dalam negeri (onshore) modern Tiongkok setahun sebelumnya.

Nomura mengatakan LGFV adalah “fokus utama” dari pengetatan Tiongkok, dan mencatat bahwa obligasi yang diterbitkan oleh sektor tersebut melonjak ke rekor 1,9 triliun yuan (292,87 miliar dolar AS) tahun lalu, dari hanya 0,6 triliun yuan pada 2018.

2. Penyelesaian kasus Huarong

Ilustrasi yuan (unsplash.com/Eric Prouzet)

Untuk obligasi tingkat investasi di Tiongkok, faktor utama untuk kinerja di masa depan adalah bagaimana kasus Huarong Asset Management diselesaikan, kata analis Bank of America dalam sebuah catatan bulan lalu.

Manajer utang macet terbesar Tiongkok, Huarong, telah mengalami kegagalan investasi dan kasus korupsi yang melibatkan mantan ketuanya, yang dijatuhi hukuman mati pada Januari.

Setelah melewatkan tenggat waktu Maret untuk mempublikasikan hasil 2020, perusahaan juga mengatakan auditor akan membutuhkan lebih banyak informasi dan waktu untuk menyelesaikan prosedur audit. Namun bahkan di saat seperti itu, perusahaan menyatakan bahwa kegagalan untuk memberikan hasil bukan merupakan default.

Pendukung terbesar Huarong adalah Kementerian Keuangan. Ekonomi Tiongkok perlu tumbuh cukup cepat untuk memastikan anggaran pemerintah pusat tidak semakin tertekan.

Jika kasus Huarong diselesaikan dengan dukungan pemerintah, itu akan meningkatkan sektor manajemen aset Tiongkok, serta entitas terkait pemerintah Tiongkok lainnya, kata Bank of America.

“Jika ada default obligasi dolar Huarong yang tidak teratur, kita bisa melihat aksi jual kredit China yang luas, terutama kredit (tingkat investasi),” jelas Bank.

Pada awal Juni, Reuters melaporkan bahwa regulator telah mendorong Huarong untuk menjual aset non-inti sebagai bagian dari perombakan.

“Jika Huarong gagal bayar, biaya modal bisa naik secara signifikan untuk perusahaan milik negara lainnya karena pasar mengevaluasi kembali persepsi jaminan implisit oleh negara,” kata Chang Wei-Liang, ahli strategi makro di bank DBS Singapura, kepada CNBC melalui email. Ketika risiko meningkat, perusahaan harus menawarkan pengembalian yang lebih tinggi untuk menarik investor.

Chang mengatakan Tiongkok memiliki cukup uang untuk mengatasi masalah Huarong.

“Namun, pertanyaan kuncinya adalah apakah negara akan memilih untuk campur tangan dengan memberikan dukungan modal tambahan, atau dengan memaksakan kerugian pada pemegang ekuitas dan pemegang utang terlebih dahulu untuk memperkuat disiplin pasar,” tambahnya.

3. Titik lemah di beberapa provinsi dan bank lokal

Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba untuk upacara sambutan di Balai Agung Rakyat, di Beijing, Tiongkok, pada 25 Oktober 2019. (ANTARA FOTO/REUTERS/Jason Lee)

Dalam upaya untuk mencari tahu di mana potensi hotspot untuk gagal bayar perusahaan milik negara (BUMN) Tiongkok, analis S&P Global Ratings menemukan bahwa bank-bank kecil yang terkonsentrasi di utara dan selatan-tengah Tiongkok menghadapi kualitas aset yang memburuk.

“Bank komersial kota dan pedesaan dengan pinjaman bermasalah di atas rata-rata sektor harus menghapus renminbi China (RMB) 69 miliar dalam pinjaman ini untuk membawa rasio mereka ke tingkat rata-rata sektor, dengan mereka yang berada di Timur Laut yang paling terpukul,” tulis laporan bertanggal 29 Juni tersebut.

Kondisi itu dapat mempengaruhi kemampuan bank kecil untuk mendukung perusahaan milik negara setempat, yang berpotensi membutuhkan uluran tangan bank yang lebih besar untuk menjaga stabilitas sistem, kata laporan itu.

Provinsi dengan masalah yang lebih besar adalah mereka yang terpapar industri siklus, kata analis kredit S&P Global Ratings Ming Tan kepada CNBC. Dalam hal itu, katanya, pihak berwenang perlu mencapai keseimbangan antara membiarkan pinjaman dengan kualitas yang lebih buruk memiliki peringkat yang lebih berisiko, dan menjaga agar masalah tidak semakin cepat.

“Pasti ada risiko salah urus yang terjadi, tetapi sejauh ini, apa yang kami lihat, apakah ini telah dikelola dengan cukup baik,” katanya.

Pekan lalu regulator perbankan dan asuransi Tiongkok mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, industri perbankan melepaskan rekor tertinggi 3,02 triliun yuan atau 465,76 miliar dolar AS aset non-performing. Data lain yang dirilis pekan lalu menunjukkan PDB Tiongkok tumbuh 7,9 persen pada kuartal kedua dari tahun lalu, sedikit di bawah ekspektasi.

Beberapa analis telah menunjukkan adanya kelemahan di tingkat lokal. Analisis Manajemen Aset Pinpoint menemukan bahwa konsumsi menurun dari tahun ke tahun di bulan Mei untuk empat ibu kota provinsi, yakni Wuhan, Guiyang, Shijiazhuang, dan Yinchuan.

“Provinsi yang secara fiskal lebih lemah mungkin terkait dengan situasi ekonomi yang kurang dinamis, (dan) situasi ekonomi yang lebih lemah berarti akan ada lebih banyak default obligasi korporasi,” kata Francoise Huang, ekonom senior di Euler Hermes, anak perusahaan Allianz.

Ia menambahkan bahwa yang menjadi masalah jangka panjangnya adalah restrukturisasi ekonomi provinsi-provinsi yang lebih lemah ini agar provinsi-provinsi yang lebih dinamis dapat tumbuh. “Saya tidak berpikir solusinya adalah (untuk) terus berinvestasi ke sektor-sektor yang berkinerja kurang ini hanya demi menjaga mereka tetap hidup.”