Jakarta, IDN Times - Sentimen eksternal membuat nilai tukar (kurs) rupiah ditutup perkasa pada perdagangan Selasa (29/12/2020) meski tertekan sentimen internal yakni tingginya kasus COVID-19.
Rupiah menguat 25 poin atau 0,18 persen menjadi Rp14.130 per dolar AS dibanding penutupan pada Senin, 28 Desember 2020 pada posisi Rp14.155 per dolar AS.
Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, Senat AS yang bersiap memberikan suara apakah akan meningkatkan jumlah pemeriksaan stimulus yang akan diberikan kepada orang Amerika yang memenuhi syarat membuat dolar tertekan. Hal ini menyebabkan dolar AS tertekan.
Sebelumnya, pada Minggu, 27 Desember 2020, Presiden AS Donald Trump sudah menandatangani undang-undang bantuan pandemi senilai 2,3 triliun dolar AS dan paket pengeluaran, memulihkan tunjangan pengangguran bagi jutaan orang Amerika dan mencegah penutupan pemerintah federal.
"Dewan Perwakilan Rakyat AS memilih untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan stimulus bagi orang Amerika yang memenuhi syarat dari 600 dolar AS menjadi 2.000 dolar AS pada hari Senin kemarin," kata Ibrahim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/12/2020)
Selain itu, sentimen Inggris yang pada Kamis lalu meraih kesepakatan perdagangan Brexit yang sempit dengan Uni Eropa juga turut menguatkan rupiah.
Ibrahim menilai kesepakatan perdagangan pasca-Brexit tersebut membuat prospek yang membaik untuk pertumbuhan global dan pemulihan ekonomi dari COVID-19 memperlihatkan keuntungan di saham global. "Meskipun perjanjian tersebut kurang detail," ujarnya.
Rupiah bisa saja menguat lebih tinggi. Namun sentimen internal tingginya COVID-19 justru menghalangi potensi rupiah. Ibrahim memprediksi kasus COVID-19 di Indonesia belum akan selesai meski ada vaksin dan langkah pemerintah yang membatasi Warga Negara Asing (WNA) kecuali pejabat negara setingkat menteri yang boleh masuk ke Indonesia.
"Ini membuktikan bahwa penyebaran pandemik COVID-19 di tahun 2021 belum bisa teratasi walaupun vaksin sudah ditemukan. Karena COVID-19 masih terus meningkat, maka ada wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil langkah kebijakan emergency brake atau rem darurat usai libur tahun Baru 2021," paparnya.
Wacana rem darurat ini membuat pelaku pasar khawatir, karena dengan kebijakan tersebut pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak bagi masyarakat, sehingga di tahun depan akan lebih suram lagi bagi ondisi perekonomian di DKI Jakarta karena aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan.
"Apabila kondisi ini terjadi dan wacana tersebut di berlakukan akibat COVID-19 yang terus meningkat maka proyeksi pertumbuhan ekonomi yang sudah digadang-gadang oleh pemerintah sebesar 5 persen hingga 5,5 persen kemungkinan akan sulit tercapai bahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 3 persen pun sangat sulit," kata Ibrahim.