Pengamat pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan, pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Menurutnya, sentimen negatif dari dalam negeri cenderung meningkat, terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah serta kondisi fiskal Indonesia.
“Pelemahan mata uang Garuda ini dipicu oleh kekhawatiran pasar terhadap risiko jangka menengah yang dinilai semakin besar,” ujarnya.
Salah satu faktor utama adalah upaya pemerintah dalam mendukung agenda pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang ditargetkan mencapai 8 persen pada 2029. Untuk mencapai target ambisius tersebut, pemerintah diperkirakan akan menerapkan sejumlah kebijakan yang relatif tidak lazim. Langkah ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko ekonomi jangka menengah, sehingga mendorong sikap kehati-hatian pelaku pasar dan memperburuk sentimen terhadap rupiah.
Selain itu, tekanan terhadap rupiah semakin menguat setelah terungkap pada 8 Januari 2026, defisit anggaran tahun sebelumnya mendekati batas hukum sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penerimaan negara, sehingga kembali memunculkan kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal Indonesia,” kata Ibrahim.
Bank Indonesia (BI), lanjutnya, sejatinya telah menempuh berbagai langkah intervensi untuk meredam volatilitas nilai tukar. Otoritas moneter secara rutin melakukan pembelaan rupiah, baik melalui pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) maupun Non-Deliverable Forward (NDF). Namun, toleransi BI terhadap pelemahan rupiah yang masih dianggap moderat dinilai membatasi efektivitas intervensi tersebut.
“Guna menopang stabilitas rupiah, Bank Indonesia diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan dalam rapat kebijakan yang digelar pada Rabu ini. Selain itu, bank sentral juga mengerahkan berbagai instrumen kebijakan, mulai dari penyesuaian penerbitan surat berharga Bank Indonesia, intervensi di pasar valuta asing, hingga pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder,” tuturnya.
