Saran Pakar Bagaimana Strategi Menaikkan Penerimaan Pajak

08 Jan 2020, 16:29 WIB

Ilustrasi Penerimaan Pajak. IDN Times/Arief Rahmat

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memprediksi penerimaan pajak pada tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan tahun 2019 lalu. Alasannya karena masih dipengaruhi oleh ketidakpastian perekonomian global.

"Kinerja pertumbuhan penerimaan dapat diperkirakan tidak mengalami perubahan besar. Untuk mencapai target penerimaan pajak di tahun 2020 pertumbuhan penerimaan perlu meningkat sebesar 23,3 persen," katanya melalui keterangannya, Rabu (8/1).

Sebagai informasi tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.680 triliun.

1. Target tahun ini bukan hal mudah, tapi pemerintah punya Opsi menurunkan target APBN-P

(IDN Times/Arief Rahmat)

Yustinus menambahkan target peningkatan penerimaan pajak sebesar 23,3 persen dari tahun 2019 bukan suatu hal yang mudah dicapai di tahun 2020.

Namun pemerintah masih memiliki opsi untuk menurunkan target penerimaan pajak dalam APBN-Perubahan (APBN-P).

"Pilihan ini-pun sulit, mengingat Pemerintah pernah berkomitmen tidak ada lagi APBN-Perubahan demi menjaga kredibilitas anggaran. Namun demi menjaga kesinambungan fiskal dan mencegah pelebaran defisit yang akan menaikkan porsi pembiayaan dari utang, maka revisi target di APBN-P menjadi pilihan paling rasional," katanya.

2. Pemerintah perlu melakukan pemantapan strategi

IDN Times/Auriga Agustina

Menurutnya pemerintah perlu melakukan pemantapan strategi untuk menggenjot penerimaan pajak yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selain reformasi perpajakan yang sedang berjalan, salah satu terobosan baru oleh pemerintah yakni melalui omnibus law perpajakan.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa omnibus law perpajakan harus berada pada rel yang sama dengan reformasi perpajakan yakni dengan memastikan memiliki visi yang sama dengan reformasi perpajakan.

"Kebutuhan penerimaan negara yang terus meningkat tetap harus memperhatikan pentingnya menjaga iklim bisnis dan fairness praktik perpajakan," katanya.

3. Ini strategi lain yang harus dilakukan oleh pemerintah

IDN Times / Auriga Agustina

Adapun strategi lain yang dapat dilakukan di antaranya memperluas basis pajak melalui tindak lanjut data perpajakan pasca-amnesti dan hasil akses ataupertukaran informasi. Menginisiasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai common identifier (penanda tunggal) seluruh transaksi dan aktivitas warga negara.

Selain itu juga perlu dilakukan pemutakhiran data NIK pada database sektor keuangan.

"Dalam jangka pendek, NIK harus digunakan sebagai identitas wajib dalam Faktur Pajak pada setiap transaksi yang melibatkan orang pribadi," ujarnya.