Satgas BLBI Dilantik, Pemerintah Bakal Tagih Utang Rp110 Triliun

04 Jun 2021, 12:24 WIB

Ilustrasi BLBI (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pembentukan Satgas itu didasari Keputusan Presiden (Keppres) nomor 6 tahun 2021.

Satgas tersebut diketuai oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban. Rionald telah resmi dilantik sebagai Ketua Satgas hari ini. Pelantikan itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Usai pelantikan itu, Mahfud mengatakan, pemerintah akan fokus menagih dana BLBI sebesar Rp110,454 triliun yang belum dibayarkan oleh sejumlah obligor (pemilik bank yang memperoleh dana BLBI), dan debitur (pihak yang meminjam dana dari bank yang memperoleh dana BLBI).

"Pemerintah saat ini akan melakukan penagihan kepada semuanya. Yang jumlah sekitar Rp110,454 triliun itu akan ditagih semuanya," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual pelantikan Satgas BLBI, Jumat (4/6/2021).

1. Tak ada yang bisa sembunyi

IDN Times/Galih Persiana

Mahfud menegaskan, pemerintah memiliki data lengkap pihak-pihak yang belum melunasi dana BLBI, baik obligor maupun debitur. Oleh karena itu, ia menegaskan tak ada pihak yang bisa bersembunyi dari utang tersebut.

"Tidak ada yang bisa bersembunyi karena di sini daftarnya ada, dan ada semua obligor dan debitur. Jadi kami tahu, Anda pun tahu. Sehingga tidak usah saling buka, mari kooperatif saja. Kami akan bekerja, ini untuk negara, dan Anda juga harus bekerja untuk negara," tegas Mahfud.

Mahfud mengimbau para obligor dan debitur agar segera melunasi utang BLBI tersebut. "Kami berharap agar semua obligasi dan debitur yang akan ditagih lebih, pertama kerja sama, kooperatif. Karena itu uang negara. Kedua proaktif, datang sendiri, saya akan selesaikan dengan cara ini, barangnya ini, ya proaktif saja," urainya.

2. Bisa jadi kasus pidana

Ilustrasi Penjara (IDN Times/Mardya Shakti)

Mahfud mengatakan, persoalan utang BLBI ini bisa berbelok ke tindakan pidana. Apalagi, jika obligor atau debitur dengan sengaja tidak membayar utangnya.

"Kalau terjadi pembangkangan, meskipun ini perdata, supaya diingat. Bahwa kalau sengaja melanggar utang ke perdata ini, bisa saja nanti berbelok ke pidana," imbuh dia.

Mahfud mengatakan, daftar pihak yang masih berutang atas BLBI sudah sah secara hukum. Dengan demikian, jika tak melunasi, maka bisa dianggap kasus pidana, seperti korupsi.

"Kalau dia sudah tidak membayar utangnya, atau memberikan bukti-bukti palsu, selalu ingkar, itu bisa saja nanti dinyatakan, satu merugikan uang negara, dua memperkaya diri sendiri atau orang lain, tiga melanggar hukum karena tidak mengakui terhadap apa yang secara hukum sudah disahkan sebagai utang. Sehingga bisa saja nanti berbelok lagi ke korupsi," ujar Mahfud.

3. Bakal dikejar sampai ke luar negeri

Ilustrasi Pesawat. (IDN Times/Arief Rahmat)

Mahfud menegaskan, sejumlah lembaga hukum siap menindaklanjuti pihak-pihak yang sengaja tak melunaskan utangnya ke negara. Bahkan, pemerintah juga siap bekerja sama dengan lembaga internasional untuk mengejar obligor atau debitur apabila bersembunyi ke luar negeri.

"Kita punya lembaga hukum di sini, ada KPK dengan UU tindak pidana korupsi, di sini ada Kejaksaan Agung, Bareskrim, lalu ada instrumen internasional, kita punya UNCAC (United Nations Convention against Corruption), itu juga bisa dipakai. Kalau UNCAC kerja sama lintas negara untuk memberantas korupsi, kedua mengembalikan aset negara. Dan itu bisa dipakai, karena Indonesia sudah meratifikasi UNCAC," kata Mahfud.

Menurutnya, saat ini memang ada sejumlah pihak dan aset yang posisinya ada di luar negeri.

"Dan menurut informasi sementara, data yang kami punya, memang ada beberapa aset dan orang, obligor atau debitur yang sedang berada di luar negeri. Mohon kerjasamanya," tutupnya.