Sejarah Hari Listrik Nasional, Merebut Jawatan dari Tangan Jepang

Mengutip situs resmi Kementerian ESDM, sejarah kelistrikan Indonesia sebenarnya telah dimulai pada akhir abad ke-19. Pada saat itu, beberapa perusahaan Belanda--antara lain pabrik gula dan pabrik teh--mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri.

Kelistrikan untuk umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu N V Nign, yang semula bergerak di bidang gas, memperluas usahanya di bidang penyediaan listrik untuk umum. Pada 1927, pemerintah Belanda membentuk s'Lands Waterkracht Bedriven (LWB), yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

PLTA yang dikelola yakni PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu di beberapa Kotapraja, dibentuk perusahaan-perusahaan listrik Kotapraja.

Setelah Belanda menyerah kepada Jepang dalam Perang Dunia II, maka Indonesia dikuasai Jepang. Perusahaan listrik dan gas juga diambil alih oleh Jepang, dan semua personel dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh orang-orang Jepang.

Dengan jatuhnya Jepang ke tangan sekutu, dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemuda buruh listrik dan gas memanfaatkan untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang.

Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan Jepang, pada September 1945, suatu delegasi dari buruh atau pegawai listrik dan gas menghadap pimpinan KNI Pusat yang pada waktu itu diketuai oleh M Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka.

Selanjutnya, delegasi bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno, dan kemudian dengan Penetapan Pemerintah No 1 tahun 1945 27 Oktober 1945, dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dalam perkembangannya, kini jawatan itu menjelma menjadi BUMN yang mengurusi pengaliran listrik ke seluruh negeri yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN). Setelah mengalami kerugian bisnis pada tahun-tahun lampau, kini PLN mencoba terus memperbarui diri.

Di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah di tengah pandemik ini, konsumsi listrik masyarakat pun melonjak. Sebab, sebagian besar waktu mereka dihabiskan di rumah. Pada Juli 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa terjadi peningkatan konsumsi listrik sebesar 5,4 persen pada Juni lalu. Padahal pada Mei 2020, konsumsi listrik justru -10,7 persen.

Adapun rincian konsumsi listrik untuk kebutuhan sosial tumbuh 3,7 persen, konsumsi listrik rumah tangga naik 12,7 persen, dan konsumsi listrik untuk industri naik 31,7 persen. Peningkatan konsumsi di sektor industri dipicu adanya peningkatan produksi barang/jasa. Namun demikian, konsumsi listrik untuk keperluan bisnis masih minus 10,5 persen.

"Listrik industri dari negatif sudah naik. Untuk sosial, sudah pada kondisi positif. Jadi secara total, konsumsi listrik yang tadinya minus sekarang sudah di zona positif 5,4 persen," jelas Sri Mulyani.

Sempat mucul masalah di tengah masa ini menyangkut tagihan listrik masyarakat yang melonjak. Berbagai keluhan soal lonjakan tagihan listrik yang angkanya fantastis ini kemudian membuat Dirut PLN diminta memberikan penjelasan kepada anggota DPR.

Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini mengatakan tarif listrik sejatinya tidak ada perubahan atau kenaikan sejak Januari 2017. Lonjakan iuran yang dibayarkan masyarakat, menurutnya, terjadi lantaran hitungannya berasal dari dua komponen di mana tarif listrik dikalikan dengan penggunaan listrik.

PT PLN (Persero) mencatat konsumsi listrik tumbuh 4,5 persen (year on year) atau meningkat terhitung hingga 166,17 Terra Watt hour (TWh) per Agustus 2021. Pada September 2021, pertumbuhan konsumsi listrik 4,42 persen (yoy) menjadi 187,78 terawatthour (TWh).

Sepanjang Januari-September 2021, jumlah pelanggan PLN meningkat sebanyak 2,6 juta menjadi 81,6 juta pelanggan. Sementara volume penjualan listrik juga naik 4,4 persen menjadi 189,7 tWh hingga kuartal III 2021 (year on year).

Penjualan listrik PLN diproyeksikan bakal terus meningkat menembus 252,51 TWh hingga akhir tahun 2021, atau tumbuh sebesar 4,71 persen dibanding tahun lalu. 

Di tengah keterpurukan ekonomi di tengah pandemik COVID-19, pemerintah memberikan subsidi listrik bagi masyarakat. Ini adalah bagian dari stimulus untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Subsidi ini sudah mengalami beberapa kali perpanjangan sejak 2020.

Awalnya, subsidi listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA berlaku 100 persen. Lalu pada April 2021, pelanggan kategori 450 VA hanya mendapatkan subsidi 50 persen. Diskon listrik bagi pelanggan ini berlaku hingga Desember 2021.

Berdasarkan data PLN 2020, jumlah pelanggan PLN sebanyak 79 juta, 78 juta di antaranya merupakan pelanggan dengan tegangan listrik rendah. Dari data tersebut, sebanyak 24 juta teridentfikasi merupakan pelanggan listrik 450VA dan ada 8,6 juta pelanggan PLN 900VA.

PT PLN (Persero) siap menjamin pasokan daya listrik kepada pabrik industri kendaraan listrik PT HKML Baterai Indonesia di Karawang, Jawa Barat.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Agung Murdifi mengatakan saat ini pasokan listrik di sistem Jawa Bali melimpah dengan cadangan kapasitas listrik di Jawa dan Bali saat ini sebesar 12 GW. Cadangan daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis dan industri, salah satunya industri baterai.

PLN juga terlibat dalam holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk baterai mobil listrik atau electric vehicle (EV) battery. Holding yang bernama PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) itu terdiri dari MIND ID atau Inalum, yakni Antam, Pertamina, dan PLN.

PLN siap untuk mendukung Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim melalui transisi ke energi bersih. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril PLN memiliki empat pilar utama, salah satunya yaitu dalam hal energi hijau.

Menurutnya, PLN sudah siap dalam berbagai hal, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya. PLN memiliki roadmap dalam bidang bauran energi dengan target 23 persen bauran energi baru terbarukan EBT atau 20,9 gigawatt pada 2025

PLN akan melakukan transisi dengan program cofiring biomassa pada PLTU batu bara existing. Selain itu, akan mengganti lebih dari lima ribu pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi berbasis energi baru terbarukan untuk mengurangi efek rumah kaca.

Namun, Bob mengatakan PLN masih harus mencari sumber pendanaan. "Tentu saja inilah menjadi tantangan kita bersama” ujarnya.