Sejarah Impor Beras dari Era Soeharto hingga Prabowo

Banyak yang bilang Indonesia tidak pernah melakukan impor beras pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal tersebut didasari oleh kemampuan pemerintah kala itu yang berhasil mencapai swasembada beras.

Padahal, pada masa awal kepemimpinannya (1967), Soeharto banyak melakukan impor beras. Tercatat sejak 1969-1984, Indonesia tidak pernah absen mengimpor beras. Impor beras baru berhenti pada 1985 atau bertepatan dengan penghargaan yang didapat Soeharto dari Food and Agriculture Organization (FAO) atas kesukesan Indonesia melakukan swasembada beras.

Selama setahun atau sejak 1985 hingga 1986, Indonesia sama sekali tidak mengimpor beras. Pemerintahan Soeharto justru melakukan ekspor sebanyak 106 ribu ton pada 1985 dan 231 ribu ton pada 1986. Namun, kegemilangan tersebut tak berlangsung lama lantaran setelahnya ekspor Indonesia tidak pernah tembus 100 ribu ton, bahkan sampai saat ini.

Faisal Basri dalam blognya menuliskan, keberhasilan Soeharto menekan impor beras pada masa kepemimpinannya berlangsung tidak sampai satu dekade. Puncaknya, impor beras Indonesia melonjak tajam sebesar 1,3 juta ton pada 1995 dan 2 juta ton pada 1996.

Angka impor beras kembali naik sesaat sebelum Soeharto turun tahta pada 1998. Pada saat itu, Indonesia mengimpor beras sebanyak 2,8 juta ton dan menjadi salah satu warisan dari Soeharto sebelum lengser.

Setelah Soeharto lengser, Baharudin Jusuf (BJ) Habibie langsung menempati posisi presiden Indonesia pada Oktober 1999. Pria kelahiran tahun 1963 tersebut menjadi presiden dalam masa yang sulit atau dikenal sebagai Era Reformasi yang merupakan babak baru bagi Indonesia setelah terlepas dari Orde Baru Soeharto.

Tak banyak yang bisa dilakukan oleh Habibie mengingat kondisi perekonomian kala itu masih dalam tahap pemulihan akibat krisis ekonomi hebat pada 1998. Impor beras pada waktu itu masih tetap dilakukan pemerintah Indonesia.

Beras sebanyak 3 juta ton diimpor Indonesia dari berbagai negara dan itu merupakan rekor yang bertahan hingga sekarang. Namun, angka tersebut berhasil diturunkan pada 2000 yang hanya mengimpor 1,35 juta ton beras.

Pada masa kepemimpinanan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, pemerintah Indonesia juga belum bisa terlepas dari yang namanya impor beras. Selama masa kepemimpinannya sejak 2001-2004, Gus Dur tercatat melakukan impor beras sebanyak empat kali.

Total selama kurang lebih empat tahun memimpin Indonesia, Gus Dur melakukan kebijakan impor sebanyak 4,115 juta ton. Rinciannya, 644,7 ribu ton pada 2001, kemudian melonjak tajam menjadi 1,805 juta ton pada 2002.

Impor beras semakin turun di dua tahun sisa masa kepemimpinan Gus Dur, yakni 1,428 juta ton pada 2003 dan 236,8 ribu ton pada 2004.

Kecenderungan impor beras juga masih dilakukan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada 2005, Pemerintahan Megawati melakukan impor beras sebanyak 189,6 ribu ton, kemudian bertambah menjadi 438,1 ribu ton pada 2006.

Impor beras melonjak tajam pada era Megawati, yakni sebanyak 1,4 juta ton pada 2007. Kendati demikian, impor beras kembali turun menjadi 289,6 ribu ton pada 2008 dan 250,4 ribu ton pada 2009.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengambil tampuk kepemimpinan selepas Megawati juga terus melanjutkan 'tradisi' impor beras yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Pada 2010, impor beras yang dilakukan Pemerintahan SBY adalah sebanyak 687,5 juta ton. Setelah tidak pernah impor beras lebih dari dua juta ton selama 10 tahun terakhir, SBY memecahkan rekor dengan memutuskan untuk mengimpor 2,75 juta ton pada 2011.

Angka tersebut kemudian turun menjadi 1,81 juta ton pada 2012, 472,6 ribu ton pada 2013, dan kembali meningkat menjadi 844,2 ribu ton pada 2014.

Tren impor beras kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Pada 2015, pemerintahan Jokowi mengimpor beras sebanyak 861,6 ribu ton.

Jumlah itu meningkat menjadi 1,28 juta ton setahun berikutnya dan kemudian turun drastis menjadi hanya 305,2 ribu ton pada 2017. Namun, lonjakan impor beras terjadi pada 2018 dengan jumlah 2,25 juta ton. Kemudian turun kembali pada 2019 menjadi 444,5 ribu ton.

Jika dilihat dari sejarah kepemimpinan setiap presiden, impor beras menjadi sebuah keniscayaan bagi Pemerintah Indonesia. Pengecualian terjadi pada 1985 dan 1986 lantaran Indonesia berhasil melakukan swasembada beras.

Namun, selepas itu, swasembada beras menjadi sebuah hal yang masih sulit dicapai oleh Pemerintah Indonesia. Tak heran jika kemudian impor menjadi satu solusi singkat bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Segenap masyarakat pun berharap agar pemerintah bisa mencapai swasembada beras sehingga tak perlu lagi melakukan impor beras dari negara lain.

Kebijakan impor beras kembali berlanjut pada era kepemimpinan Prabowo Subianto, terutama sebagai langkah pengamanan stok nasional. Pada awal masa pemerintahannya, pemerintah memutuskan melakukan impor beras dalam jumlah sekitar 3,6 juta ton yang direalisasikan sepanjang 2024 hingga awal 2025. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga cadangan beras pemerintah dan menstabilkan harga di tengah tekanan produksi akibat cuaca ekstrem dan fenomena El Nino.

Jumlah impor tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan difokuskan untuk memperkuat stok Bulog. Pemerintah menegaskan bahwa impor dilakukan secara bertahap dan tidak dilepas bersamaan dengan musim panen raya agar harga gabah petani tidak jatuh. Beras impor ini juga digunakan untuk kebutuhan bantuan pangan serta operasi pasar ketika harga beras mengalami kenaikan signifikan.

Jika ditarik ke belakang, pola impor beras memang hampir selalu muncul dalam setiap periode pemerintahan di Indonesia. Swasembada beras hanya pernah benar-benar tercapai pada 1985–1986, sementara setelah itu impor menjadi solusi jangka pendek saat produksi dalam negeri tidak mencukupi. Oleh karena itu, di era Prabowo, impor beras masih diposisikan sebagai langkah sementara sembari pemerintah berupaya memperkuat sektor pertanian agar ketergantungan impor dapat dikurangi secara bertahap di masa depan.