Sejarah Sistem Ekonomi Ali Baba dan Penyebab Kegagalannya

Pencetus utama sistem ekonomi Ali Baba adalah Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo. Ia menjabat sebagai Menteri Perekonomian pada era Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kebijakan ini merupakan upaya strategis untuk mempercepat pertumbuhan pengusaha pribumi melalui kolaborasi dengan pengusaha non-pribumi yang telah lebih dulu mapan. Sistem ini secara resmi dijalankan pada 1953 hingga 1955. Tujuannya agar pengusaha pribumi dapat memperoleh modal dan keahlian bisnis dari mitra mereka.

Dalam praktiknya, pemerintah memberikan lisensi dan pinjaman modal kepada pengusaha pribumi. Kemudian, mereka diwajibkan untuk menjalin kemitraan dengan pengusaha Tionghoa. Namun, skema ini seringkali disalahgunakan. Banyak pengusaha pribumi hanya meminjamkan nama mereka kepada pengusaha Tionghoa demi mendapatkan keuntungan sewa nama. Akibatnya, alih-alih melahirkan pengusaha pribumi yang mandiri dan kuat, kebijakan ini justru memperdalam ketimpangan ekonomi dan tidak berhasil mencapai tujuan awalnya.

Tujuan paling mendasar dari program ini adalah menumbuhkan pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Berikut adalah uraian lengkapnya.

1. Mendorong Kerjasama Dua Kelompok

Kebijakan ini dirancang untuk memaksa adanya kolaborasi antara pengusaha pribumi (Ali) dan pengusaha non-pribumi (Baba). Pengusaha Tionghoa diharapkan dapat memberikan bimbingan, pelatihan, dan modal kepada mitra pribumi mereka.

2. Merombak Struktur Ekonomi Kolonial

Pada dasaarnya, sistem ini adalah bagian dari gerakan nasionalisasi ekonomi. Tujuannya adalah mengubah sistem ekonomi yang masih terpengaruh kolonial menjadi sistem ekonomi nasional yang mandiri.

3. Meningkatkan Perekonomian Nasional

Lewat program pemberdayaan pengusaha pribumi, pemerintah dapat meningkatkan produksi domestik. Ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

Secara garis besar, pelaksanaan Sistem Ekonomi Ali Baba meliputi tiga langkah utama. Pertama, pemerintah memberikan fasilitas berupa kredit lunak, dan lisensi kepada pengusaha pribumi. Kedua, pengusaha non-pribumi diwajibkan untuk bekerja sama dengan pengusaha pribumi dan memberikan pelatihan serta tanggung jawab kepada tenaga kerja Indonesia. Ketiga, pengusaha non-pribumi diharuskan menempatkan warga negara Indonesia pada posisi staf di perusahaan mereka sebagai bagian dari program nasionalisasi ekonomi.

Beberapa faktor menyebabkan Sistem Ekonomi Ali Baba mengalami kegagalan. Para pengusaha pribumi yang mendapatkan fasilitas kredit lunak dari pemerintah banyak yang tidak memanfaatkannya untuk modal produksi, melainkan untuk kepentingan konsumtif.

Selain itu, banyak pengusaha pribumi yang belum memiliki pengalaman dalam berbisnis. Hal ini membuat banyak pengusaha pribumi hanya menjadi makelar lisensi dengan menjual haknya kepada pengusaha non-pribumi. Akibatnya, tujuan awal kebijakan untuk menumbuhkan pengusaha pribumi yang kuat dan mandiri tidak tercapai

Sistem ekonomi Ali Baba memiliki dampak positif dan negatif. Kebijakan ini memang berhasil mendorong pertumbuhan beberapa bank swasta nasional dan perusahaan perkapalan. Namun, di sisi lain kebijakan ini juga menciptakan kelompok makelar lisensi yang menjual izin usaha mereka. Dampak utamanya adalah kegagalan mencapai tujuan awal untuk menciptakan pengusaha pribumi yang sukses. Sebab, banyak yang tidak memanfaatkan kredit dengan benar dan tidak mampu bersaing.

Kegagalan dari sistem ekonomi Ali Baba menunjukkan bahwa niat baik pemerintah saja tidak cukup tanpa didukung oleh kesiapan sumber daya manusianya. Meski begitu, kebijakan ini tetap menjadi babak penting dalam sejarah perekonomian Indonesia. Sistem ini menjadi pelajaran berharga untuk program-program pemberdayaan ekonomi pribumi di masa selanjutnya.