Menengok Undang-undang Right to Disconnect di Eropa, Apa itu?

Salah satu dampak buruk dari teleworking atau WFH yang sangat nyata adalah mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, di mana membuat pekerja dapat dihubungi melalui telepon, email atau pesan instan di luar jam kerja normal.

Budaya ‘selalu aktif atau always on’ ini tidak hanya buruk karena dapat mengganggu kehidupan pribadi pekerja, tapi juga menambah beban pekerja apalagi jika mereka bekerja di tempat yang banyak lemburnya dan pekerjaannya tergolong berat.

Menurut laporan, bekerja dari rumah selama pandemik telah menyebabkan banyak orang memperpanjang hari kerja mereka hingga larut malam, dan hingga akhir pekan. Penelitian Eurofound telah menunjukkan bahwa teleworking intensif, konflik keseimbangan kehidupan kerja, jam kerja yang lebih lama, dan istirahat yang tidak cukup, telah cukup umum terjadi di antara karyawan yang bekerja dari jarak jauh dan fleksibel dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Pekerja dengan pengaturan seperti itu juga lebih mungkin melaporkan menderita masalah yang berhubungan dengan kesehatan, seperti stres yang berhubungan dengan pekerjaan dan gangguan tidur,” demikian tulis laporan itu.

Menyadari beban yang mengancam para pekerja semacam itu, sejumlah negara Eropa telah mengeluarkan Undang-undang (UU) ‘right to disconnect’ atau ‘hak untuk memutuskan hubungan’.

Secara formal, hak ini dapat diartikan sebagai hak para pekerja untuk mematikan perangkat mereka setelah bekerja, tanpa adanya konsekuensi karena tidak membalas email, panggilan atau pesan.

Sejauh ini telah ada sejumlah negara di Eropa yang memberlakukan UU tersebut, termasuk Prancis, Belgia, Italia, dan Spanyol. Meski demikian, mereka tidak menentukan bagaimana seharusnya UU itu dioperasionalkan, yang berarti penerapannya tetap bergantung pada keputusan di tingkat sektoral dan perusahaan.

Sementara itu, Belanda dan Portugal juga dilaporkan telah membuat proposal legislatif mengenai hal ini. Tetapi prosesnya telah terhenti. Di delapan negara lainnya, yaitu di Jerman, Finlandia, Irlandia, Luksemburg, Lituania, Malta, Swedia dan Slovenia, masih terjadi perdebatan tentang hak untuk memutuskan hubungan ini.

Sedangkan di 13 negara anggota Uni Eropa (UE) yang tersisa, tidak ada ada perdebatan tentang undang-undang ini sama sekali. Negara-negara itu menganggap UU yang ada telah cukup karena tidak banyak pekerja yang melakukan teleworking atau WFH.

Menurut Eurofound, sejak dimulainya pandemik COVID-19, lebih dari sepertiga pekerja UE sekarang bekerja dari rumah. Demi menghindari dampak buruk pada pekerja yang jumlahnya tidak sedikit itu, Parlemen Eropa telah membahas upaya untuk mengeluarkan UU Putus atau right to disconnect di semua negara pada Desember lalu.

Menurut Parlemen Komite Ketenagakerjaan, dalam kesempatan itu ada sebanyak 31 anggota Parlemen Eropa (MEP) mendukung, 6 suara menentang dan 18 abstain. Parlemen Eropa juga menekankan bahwa ‘putus’ dari pekerjaan di luar jam kerja harus menjadi hak mendasar.