Selain Indonesia, Negara Mana Saja yang Terapkan Tax Amnesty?

29 Mei 2021, 09:05 WIB

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang merencanakan penerapan kebijakan tax amnesty alias pengampunan pajak jilid II. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan rencana tax amnesty jilid II tidak seperti apa yang beredar di publik.

Melainkan, sebagai sebuah kelanjutan dari tax amnesty jilid I yang merujuk pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Sri Mulyani mengatakan yang menjadi fokus pemerintah dalam rencana tax amnesty jilid II adalah kepatuhan para wajib pajak atau WP.

“Untuk meningkatkan kepatuhan WP, kami menyadari bahwa sudah ada tax amnesty waktu itu dan sebetulnya dari tax amnesty sudah ada rambu-rambu mengenai compliance yang harus tetap kita lakukan,” jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Wacana penerapan pengampunan pajak jilid II ini sebenarnya sudah ada sejak lama, di mana pernah dibahas pada 2019. Langkah ini dilakukan lantaran pada kebijakan tax amnesty jilid I pada Juli 2016 hingga Desember 2017 lalu, jumlah wajib pajak yang melapor sangat rendah, yakni hanya 1 juta WP.

Lalu, apa sebenarnya tax amnesty? Negara-negara mana saja yang telah menerapkan ini?

1. Pengertian pengampunan pajak

ilustrasi pembayaran pajak motor (IDN Times/Arief Rahmat 2019)

Menurut Smart Asset, pengampunan pajak adalah kesempatan bagi orang-orang yang menunggak pajak untuk membayar sebagian atau semua tunggakannya. Umumnya, saat program ini berlangsung, pembayar pajak akan diberi keringanan berupa penghapusan denda maupun bunga.

Program pengampunan pajak bukan penawaran yang selalu ada. Ini adalah transaksi satu kali, sering kali dibatasi dalam jangka waktu 30 atau 60 hari. Misalnya, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) pernah menawarkan pengampunan pajak 60 hari pada 2017.

Selama program pengampunan pajak, Departemen Pendapatan negara bagian akan membebaskan semua denda dan setengah dari bunga yang terutang yang dimiliki peserta atau pembayar pajak pada periode itu.

Namun demikian, tidak semua jenis pajak bisa mendapatkan keringanan. Biasanya lembaga pajak akan menentukan jenis pajak yang memenuhi syarat untuk pengampunan.

Tujuan dari tax amnesty adalah agar pemerintah bisa mengumpulkan pendapatan yang mungkin tidak akan pernah bisa dikumpulkannya dengan aturan pajak normal. Jadi mudahnya, program ini digelar pemerintah agar menjadi jalan bagi pembayar pajak yang memiliki tunggakan untuk datang membayarkan pajak terutangnya.

2. Negara yang menjalankan program tax amnesty

Ilustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Ada banyak negara di dunia yang telah menjalankan atau pun sedang menjalankan program tax amnesty. Salah satunya yaitu Filipina. Negara ini telah memperpanjang skema pengampunan pajak demi mendongkrak pendapatan pajak yang telah ditekan oleh resesi yang dipicu pandemik COVID-19.

Menurut Inquirer, pada Desember, wajib pajak dengan iuran yang belum diselesaikan telah diberikan pengampunan pajak serta program penilaian dan pembayaran sukarela (VAPP) untuk pajak 2018 hingga pertengahan 2021.

Dalam Revenue Regulations Nomor 32-2020 yang diterbitkan pada Desember, Menteri Keuangan Carlos Dominguez III dan Komisaris Caesar Dulay dari Bureau of Internal Revenue (BIR) memperpanjang batas waktu pengampunan pajak atas pelanggaran menjadi 30 Juni 2021. Program ini seharusnya berakhir pada 31 Desember 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak tahun 2019, hari terakhir pencairan awalnya pada tanggal 23 April 2020, tetapi BIR telah memperpanjang tenggat waktu lima kali setelahnya, yaitu hingga 23 Mei, 8 Juni, 22 Juni, 31 Desember, dan kemudian 30 Juni 2021.

Pengampunan pajak pertama kali untuk pelanggaran di negara itu mencakup semua pajak nasional, yaitu pajak capital gain, pajak stempel dokumen (DST), pajak donor, cukai, pajak penghasilan, pajak persentase, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pemotongan pajak untuk tahun pajak 2017 dan sebelumnya.

3. Arab Saudi juga punya skema tax amnesty

Selain Filipina, skema tax amnesty juga dijalankan oleh pemerintahan Arab Saudi. Menurut laporan EY, pada 21 Januari 2021, Kementerian Keuangan Arab Saudi mengeluarkan Keputusan Menteri (MR) Nomor 2303, yang memperpanjang inisiatif amnesti pajak Otoritas Umum Zakat dan Pajak (GAZT) hingga 30 Juni 2021.

MR Nomor 2303 memberikan keringanan denda yang berkaitan dengan SPT, koreksi SPT Pajak Pertambahan Nilai, dan pembayaran pajak yang jatuh tempo sebelum 21 Januari 2021. Berikut adalah keringanan yang tercakup dalam skema tersebut:

1. Jika pajak pokok terutang lunas sebelum 31 Maret 2021, denda 100 persen akan dibebaskan.
2. Jika pajak pokok terutang dilunasi sebelum 31 Mei 2021, 75 persen dari denda akan dibebaskan.
3. Jika pajak pokok terutang dilunasi selama bulan Juni 2021, 50 persen dari denda akan dibebaskan.

Namun demikian, keringanan tidak berlaku untuk denda apa pun yang dibayarkan sebelum 21 Januari 2021, atau denda terkait penggelapan pajak.

“Kecuali dalam kasus penggelapan, amnesti juga memungkinkan wajib pajak untuk menangani posisi pengarsipan sebelumnya tanpa pengenaan denda,” jelasnya.

Selain kedua negara ini, menurut Taylor and Francis Online dalam jurnal yang diterbitkan pada 2019 yang berjudul “Tax amnesty from the perspective of tax official”, sudah ada puluhan negara yang telah menerapkan kebijakan pengampunan pajak.

“Setidaknya ada 29 negara di dunia yang telah melaksanakan kebijakan ini,” jelasnya. “Prancis membuat kebijakan pengampunan pajak pada 1986, Argentina, dan Kolombia pada 1987, Irlandia pada 1988, dan India pada 1997.”