Selain Motor, BI Juga Berlakukan DP 0 Persen untuk Pembelian Rumah

Selain itu, bank sentral ini juga menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti. Perry menegaskan bahwa kebijakan ini dijalankan dengan memerhatikan prinsip kehati-hatain dan manajemen risiko.

"Berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021," ucapnya.

Perry menjelaskan, penerapan aturan DP 0 persen ini dibedakan antara bank berdasarkan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) dengan batasan 5 persen dan rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF).

"Tentu saja ada pembedanya yang NPL atau NPF di bawah 5 persen maupun di atas 5 persen. Di bawah 5 persen uang muka 0 persen dan LTV 100 persen berlaku. Kalau di atas (5 persen) tetap kita longgarkan, tapi pelonggarannya tidak sampai 0 persen atau muka tidak sampai 100 persen," katanya.

"Kisarannya kalau financing to value untuk bank NPF di atas 5 persen itu kisaran 90-95 persen, kecuali untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun pembelian pertama. Kalau pembelian pertama untuk tipe di bawah 21, itu ketentuan LTV/FTV itu sama 100 persen. Sementara lainnya antara 90- 95 persen," Perry menambahkan.

Selain pembelian properti, kredit untuk pembelian kendaraan bermotor juga bebas uang muka. Ketentuan ini berlaku efektif mulai 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

"Melonggarkan ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0 persen untuk semua jenis kendaraaan bermotor baru," ujarnya.