Sempat Berselisih soal Anggaran MPR, Sri Mulyani-Bamsoet Selfie Bareng

Dalam unggahan tersebut, Sri Mulyani menuliskan selfie itu memiliki beribu makna. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berfoto bersama Bamsoet, Luhut, Airlangga, dan Bahlil di Bali Nusa Dua Convention Center, tepatnya saat pembukaan Rapimnas KADIN.

"Selfie ini beribu makna," tulis Sri Mulyani.

Pada Selasa, (30/11/2021) lalu, pimpinan MPR mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad.

"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari menteri keuangan, karena kami anggap menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk keberlanjutan," kata Fadel kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).

Fadel menyatakan kekecewaannya terhadap Sri Mulyani, karena anggaran MPR terus dipotong selama 2021 ini. Padahal, jumlah pimpinan MPR RI bertambah dari 4 orang menjadi 10 orang.

Tak berselang lama, Bamsoet mengklarifikasi maksud pernyataan Fadel mendesak Sri Mulyani dicopot. Bamsoet menjelaskan, maksud Fadel adalah dia ingin agar Sri Mulyani menghargai MPR.

"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis.

Pada Rabu, (1/12) lalu, Sri Mulyani buka suara mengenai kekecewaan MPR. Menurut dia, pemotongan anggaran merupakan bentuk refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID-19.

"Tujuannya adalah untuk: membantu penangan COVID-19 seperti klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah. Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," kata Sri Mulyani.

Dia juga mengatakan anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Sri Mulyani mengatakan dirinya menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Terkait ketidakhadiran rapat, dia mengatakan undangan pertama jatuh pada 27 Juli 2021. Saat itu, dia harus menghadiri rapat internal Presiden, sehingga ia menugaskan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil untuk hadir pada rapat pimpinan MPR tersebut.

"Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," ujarnya.