Sengketa Hotel Sultan Masih Bergulir, Pakar Singgung Penerbitan HPL

26 Sep 2023, 21:22 WIB

The Sultan Hotel & Residence Jakarta. (dok. Hotel Sultan)

Jakarta, IDN Times - Sengketa status tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan yang dikantongi PT Indobuildco di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Sekretariat Negara (Setneg) masih bergulir.

Bahkan, pemerintah berencana mengosongkan lahan dan hotel tersebut untuk revitalisasi kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Pakar hukum tata negara, Andi Muhammad Asrun mengatakan, sebelum lebih jauh membahas implikasi hukum terkait status HGB yang dimiliki PT Indobuildco dan HPL yang dimiliki Setneg, perlu terlebih dahulu dirunut sejarah terbitnya dua pengesahan hak atas tanah di lokasi yang sama tersebut.

"HPL itu ada setelah HGB, itu faktanya," kata Asrun dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/9/2023).

1. Pakar sebut penerbitan HPL bermasalah sejak awal

Stadion Utama Gelora Bung Karno (IDN Times/Herka Yanis)

Menurut Asrun, penerbitan HPL Nomor 1/Gelora atas lahan dengan luas lebih dari 260 hektare (Ha) yang di dalamnya terdapat Blok 15, lokasi berdirinya Hotel Sultan, telah bermasalah sejak awal. Menurutnya, HPL baru bisa diterbitkan di atas tanah bebas.

"Artinya, kalau di situ ada hak lain entah itu HGB atau apa, harus dibebaskan dulu baru bisa diterbitkan HPL," kata Asrun.

Terpisah, Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan pemerintah harus menegaskan dulu perihal latar belakang terbitnya HPL.

"Pertanyaannya, bagaimana HPL itu bisa diberikan? Apakah pemegang HPL itu sudah melakukan pembebasan terhadap PT Indobuildco sebagai pemegang HGB yang sudah terlebih dahulu terbit?" tutur Margarito.

Penegasan itu perlu dilakukan lantaran itu berkaitan erat dengan penegakan hak masing-masing pemegang hak tanah.

2. Pakar sebut pemerintah tak bisa kosongkan lahan Hotel Sultan

The Sultan Hotel & Residence Jakarta. (dok. Hotel Sultan)

Menurut Margarito, jika penerbitan HPL di masa lalu bermasalah, maka pemegang HPL itu tak punya hak untuk melakukan gugatan. Pada akhirnya, dia mengatakan pemegang HPL tak bisa melakukan pengosongan lahan.

"Perintah pengosongan itu nggak bisa dilakukan karena dasar hukumnya tidak ada," tutur Margarito.

3. Tak ada perintah pengosongan

Area taman bermain anak di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. (dok. Hotel Sultan)

Margarito juga menyoroti tak adanya perintah pengosongan secara eksplisit dari pengadilan.

"Enggak ada perintah esplisit yang menyebutkan itu harus dikosongkan," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan revitalisasi GBK dengan memperbaiki infrastruktur, penataan kawasan, penambahan area parkir dan aksesibilitas, penyediaan fasilitas pendukung, dan penataan Hutan Kota serta Ruang Terbuka Hijau termasuk di dalamnya Kawasan Blok 15.