Serapan Belanja K/L Baru 55 Persen, Kemenkeu Minta Segera Percepat

Ada kenaikan pagu anggaran belanja K/L tahun ini, dari sebelumnya tercatat Rp1.275,6 triliun dalam paparan konfrensi pers APBN Kita edisi September 2025. Kenaikan ini menyesuaikan dengan program-program prioritas pemerintah.

"Realisasi anggaran belanja K/L 55 persen ya, pagunya sesuai dinamis program prioritas yang ada, Rp1.481,7 triliun sampai awal Oktober 2025," ungkap Prima.

Namun bila dibandingkan dengan realisasi belanja K/L periode September tahun lalu sebesar Rp803,35 triliun, atau terserap sekitar 73,65 persen dari pagu APBN 2024 sebesar Rp1.090,83 triliun. Artinya di saat pagu belanja K/L naik, serapannya pun masih lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Prima merinci bila berdasarkan jenis belanja pemerintah pusat, realisasi terbesar berasal dari belanja pegawai yang telah mencapai 7 persen. Disusul oleh belanja bantuan sosial (bansos) sebesar 72 persen, sementara belanja barang dan belanja modal masing-masing baru mencapai sekitar 45 persen.

Menurut Prima, pola penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) memang cenderung meningkat tajam pada kuartal terakhir setiap tahunnya.

“Kalau kita lihat dari siklus anggaran, sekitar 38 persen dari total anggaran biasanya dibelanjakan dalam tiga bulan terakhir, yakni Oktober, November, dan Desember,” jelasnya.

Ia menjelaskan pencairan anggaran turut terhambat oleh banyaknya kementerian/lembaga (K/L) baru yang terbentuk pada tahun 2025. K/L baru ini masih harus menyusun struktur organisasi serta perencanaan anggaran di awal tahun, dan baru dapat mulai menjalankan kegiatan setelah proses perencanaan selesai.

“Biasanya, K/L yang baru harus memulai dari pembentukan organisasi, lalu menyusun anggaran dan hal-hal pendukung lainnya. Jika melihat angka saat ini, penyerapan belanja K/L telah mencapai 55 persen. Saya rasa ini merupakan capaian yang membuat kami cukup optimistis,” ujarnya.

Berdasarkan penelusuran Kementerian Keuangan, terdapat perbedaan kecepatan pencairan anggaran di antara K/L. Pemerintah pun terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran belanja di seluruh K/L. Bahkan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah K/L untuk menganalisis penyebab lambatnya penyerapan anggaran.

“Pak Menteri Keuangan telah melakukan pertemuan dengan beberapa K/L. Meskipun belum mencakup semuanya, upaya ini akan terus berlanjut. Tentunya, proses di tingkat teknis juga tetap berjalan,” tutur Prima.

Selain itu, ada juga faktor dinamika global, termasuk kondisi geopolitik, yang turut memengaruhi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Kemenkeu akan melakukan koordinasi intensif antara Menteri Keuangan dan kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun teknis di daerah.

“Di level teknis, Ditjen Perbendaharaan memiliki 34 kantor wilayah dan 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. KPPN inilah yang melakukan proses verifikasi dan penyaluran anggaran,” jelas Prima.

Dengan realisasi belanja yang telah mencapai lebih dari separuh pagu pada awal Oktober, Prima menyatakan optimisme target penyerapan anggaran K/L tahun 2025 dapat tercapai sesuai harapan.