ilustrasi pembagian bansos (IDN Times/Aditya Pratama)
Belanja perlindungan masyarakat realisasinya telah mencapai Rp123 triliun atau 79,5 persen dari pagu Rp154,76 triliun. Sri Mulyani menjelaskan bahwa bansos masih mendominasi karena guncangan yang berasal dari pandemik COVID-19 sekarang bergeser menjadi guncangan yang berasal dari harga-harga komoditas.
"Oleh karena itu, kita menjaga pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan bantuan sosial, perlindungan sosial yang cukup besar," ujarnya.
Sebagian belanja perlindungan masyarakat juga berasal dari bantuan sosial akibat kenaikan harga BBM, yang penyalurannya melalui Kementerian Sosial berakhir pada Desember 2022.
Realisasi program keluarga harapan (PKH) Rp21,4 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp32,9 triliun untuk 18,8 juta KPM, BLT minyak goreng Rp8,4 triliun untuk 23,9 juta KPM, BLT Desa Rp24,6 triliun untuk 7,5 juta KPM. Kemudian, bantuan tunai PKL dan warung nasi Rp1,3 triliun, Pra Kerja Rp18 triliun untuk 3,6 juta peserta, BSU Rp7,68 triliun untuk 12,8 juta penerima,
Lalu ada BLT BBM Rp6,5 triliun untuk 20,65 juta KPM, dukungan APBD untuk perlinmas Rp2,3 triliun, dan bantuan untuk penyandang disabilitas, YAPI, dan lansia Rp10 miliar.