Soal Program Pensiun Tambahan, Muhadjir Ingatkan Imbas ke Daya Beli

11 Sep 2024, 13:27 WIB

Trio Hamdani

ilustrasi perjanjian iuran yang perlu dibayarkan untuk BPJS (Freepik.com/Jcomp)

Intinya sih...

Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy, membuka suara mengenai rencana pemotongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan.
Pelaksanaan penambahan iuran pensiun perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi karyawan yang masih di bawah standar rata-rata.
Muhadjir mengkhawatirkan penurunan daya beli kelas menengah akibat tambahan iuran pensiun yang dapat berdampak pada kelas miskin dan sangat miskin.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, buka suara mengenai rencana pemerintah mengeluarkan program pensiun tambahan yang akan mengharuskan pemotongan gaji pekerja untuk meningkatkan manfaat pensiun.

Dia mengakui belum mengikuti pembahasan mengenai urgensi iuran wajib untuk program pensiun tambahan, yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Iya (ada amanat di UU P2SK) iya, tetapi pembahasannya saya belum dilibatkan," kata Muhadjir kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

1. Perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi pekerja

Ilustrasi buruh/pekerja. (IDN Times/Aditya Pratama)

Meskipun penambahan iuran pensiun bagi pekerja dinilai baik untuk masa depan hari tua, menurut dia, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi karyawan.

Menurutnya, sebagian besar pekerja saat ini masih menerima gaji yang belum memenuhi standar rata-rata. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya meninjau lebih lanjut soal penarikan iuran tersebut agar tidak memberatkan para pekerja.

"Karena sebagian besar gaji karyawan itu masih belum di atas rata-rata standar. Tapi tentu sudah dipertimbangkan matang oleh pihak pengusul," ujarnya.

Muhadjir juga menjelaskan jaminan sosial yang ada, seperti BPJS Ketenagakerjaan, sudah mencakup berbagai manfaat termasuk jaminan kematian, hari tua, pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal, terutama karena kondisi gaji pekerja yang belum memadai.

2. Daya beli kelas menengah sedang turun

Ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Dia mengungkapkan kekhawatirannya terkait menurunnya daya beli kelas menengah di tengah wacana penambahan iuran untuk program pensiun tersebut.

"Kalau menurun daya beli kelas menengah ditambah ada tambahan iuran untuk pensiun, saya kira terlalu berat untuk sekarang," paparnya.

Dalam kapasitasnya sebagai Menko PMK, Muhadjir mengatakan, pihaknya berusaha mencegah penurunan daya beli tersebut agar tidak berdampak lebih jauh pada kelas miskin dan sangat miskin.

Upaya itu, menurutnya, penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di lapisan bawah masyarakat.

"Sekarang ini saya sebagai Menko PMK yang berusaha menahan agar jangan sampai menurunnya itu sampai menyodok kelas paling bawah untuk kelas miskin dan sangat miskin," ungkapnya.

3. Penurunan daya beli masih bisa ditahan sementara

ilustrasi katalog (IDN Times/Arief Rahmat)

Muhadjir menyampaikan, meskipun penurunan daya beli kelas menengah saat ini masih bisa ditahan, hal tersebut bersifat sementara.

Menurutnya, kondisi kemiskinan telah membaik dengan penurunan dari 0,98 persen menjadi 0,93 persen, dan angka kemiskinan ekstrem juga turun dari 1,12 persen menjadi 0,8 persen.

"Ini artinya penurunan daya beli kelas menengah tidak sampai berimbas sampai ke kelas yang paling bawah. Bertahan di inspiring middle class," kata dia.

Namun, dia mengingatkan, daya tahan tersebut hanya sementara, dan jika ditambah beban seperti penarikan iuran baru, hal tersebut bisa semakin menekan daya beli.

Oleh karena itu, dia menilai perlu pertimbangan matang dalam membuat kebijakan yang dapat memengaruhi pendapatan pekerja.