Menkeu cenderung membayar untuk infrastrukturnya.
Ada opsi APBN ikut ambil bagian lunasi kereta cepat.
Belum ada pembagian rinci terkait porsi APBN terhadap utang Whoosh.
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
“Kalau saya, mending nggak bayar. Cuma, gini, ini kan ada kebijakan pimpinan di atas, seperti Presiden dan lain-lain,” ujar Purbaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).
Menurutnya, pemerintah tidak akan membayar seluruh bagian dari utang, terutama bagian rolling stock atau sarana dan kereta.
“Sepertinya, kita akan cenderung membayar untuk infrastrukturnya, sementara rolling stock-nya akan dihitung dan ditanggung oleh mereka,” jelas Purbaya.
Namun, ia menekankan keputusan final belum ditetapkan, dan masih perlu kajian lebih lanjut terkait bagian mana yang akan ditanggung oleh APBN dan bagian mana yang akan ditanggung oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).
Purbaya juga mengungkapkan keinginannya untuk terlibat langsung dalam pembahasan antara Indonesia dan China terkait skema pembayaran utang tersebut. Ia menegaskan penting untuk mencari solusi terbaik yang tidak membebani keuangan negara.
“Makanya saya bilang, kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut. Saya mau lihat. Jangan sampai rugi-rugi amat, tetapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Prosesnya masih berjalan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan ada potensi keterlibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang melanda proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Hal ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk mencari penyelesaian yang tepat.
"Ya, (mengenai opsi dananya) itulah nanti yang akan saya sampaikan, bahwa pemerintah, APBN juga pasti akan menjadi bagian," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin (3/11/2025).
Meskipun memastikan peran APBN, AHY belum merinci secara spesifik penggunaan dana tersebut. Menurutnya, seperti halnya di banyak negara lain, sektor infrastruktur transportasi, khususnya kereta, merupakan area di mana negara harus hadir.
"Tetapi untuk secara spesifiknya nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Yang jelas, tadi kita berbicara tentang infrastruktur. Seperti halnya di banyak negara, infrastruktur transportasi, termasuk kereta, itu juga tentunya negara hadir di situ," paparnya.
AHY memastikan kementeriannya akan terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Secara khusus, AHY juga terus berkomunikasi dengan pihak China.
Seperti diketahui, Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan China melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). China terlibat sebagai penyedia teknologi, pendanaan, dan konstruksi.
"Saya akan terus berkoordinasi dengan Danantara dan nanti secara teknis serta pelaksanaannya akan kita tentukan berikutnya. Tetapi saya secara khusus juga terus berkomunikasi dengan pihak Tiongkok," ujarnya.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memastikan adanya pembagian peran yang jelas antara pihaknya dengan pemerintah dalam menyelesaikan restrukturisasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria merincikan porsi tanggung jawab Danantara akan berfokus pada operasional Whoosh. Sementara itu, porsi pemerintah akan berfokus pada urusan yang berkaitan dengan infrastruktur proyek tersebut.
"Tentu akan dilakukan oleh Danantara terutama sekali yang berkaitan dengan operasional daripada Whoosh dan juga ada porsinya pemerintah tentu saja yang berkaitan dengan infrastruktur," kata Dony di Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Menurut Dony, masalah restrukturisasi Whoosh, termasuk pembagian peran, sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Penyelesaian tersebut melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah dan Danantara.
"Masalah mengenai restrukturisasinya juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tentu melibatkan pemerintah dan Danantara," ujar Dony.