Jakarta, IDN Times – Sri Lanka sedang berusaha untuk mendapatkan pendanaan sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp70 triliun tahun ini untuk menutupi pembayaran impor bahan bakar dan barang-barang lainnya yang dibeli melalui kredit.
Selain itu, negara juga sedang mengupayakan pendanaan lainnya senilai 1 miliar dolar AS untuk meningkatkan cadangan devisanya, kata kantor perdana menteri, Kamis (2/6/2022).
Sri Lanka sedang bergulat dengan krisis keuangan terburuknya dalam lebih dari tujuh dekade. Negara kepulauan ini mengalami kekurangan devisa yang parah yang membuatnya kesulitan untuk membayar impor penting termasuk makanan, bahan bakar, pupuk dan obat-obatan.
Mengutip Channel News Asia, Jumat, cadangan devisa Sri Lanka mencapai 1,81 miliar dolar AS pada April.
Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, yang baru menjabat bulan lalu setelah protes massal memaksa pendahulunya mengundurkan diri, telah menaikkan pajak untuk menopang pendapatan pemerintah. Ia juga berencana untuk memangkas pengeluaran secara tajam dalam anggaran sementara yang akan dirilis dalam beberapa minggu.
Sri Lanka juga sedang merundingkan paket bailout dengan Dana Moneter Internasional (IMF), yang diperkirakan akan memungkinkannya untuk meminjam setidaknya 3 miliar dolar AS melalui fasilitas pendanaan lembaga tersebut.
“Dia menjelaskan bahwa diskusi dengan IMF sedang berlangsung dan dia berharap negosiasi akan selesai pada akhir bulan,” kata kantor Wickremesinghe dalam sebuah pernyataan, merujuk pada diskusi antara perdana menteri dan kamar dagang lokal.
“Wickremesinghe mengatakan bahwa setiap bantuan keuangan (bridging finance) akan bergantung pada tercapainya kesepakatan Sri Lanka dengan IMF,” tambah pernyataan itu.
Sejauh ini, Sri Lanka telah menerima dua jalur kredit senilai 1,5 miliar dolar AS dari India untuk bahan bakar dan impor kebutuhan pokok. Kedua negara tetangga itu juga sedang dalam pembicaraan untuk jalur kredit senilai 500 juta dolar AS lagi untuk mendanai impor bahan bakar.
Sri Lanka juga meminta bantuan negara lain, termasuk Jepang, yang memiliki hubungan komersial lama dengan negara kepulauan itu.
Namun, hubungan dengan Jepang, yang juga menjadi pemberi pinjaman utama ke Sri Lanka, mendingin setelah Sri Lanka pada 2020 membatalkan proyek kereta api ringan senilai 1,5 miliar dolar AS yang sebagian besar akan didanai oleh Jepang.
“Dia (Wickremesinghe) menambahkan bahwa hubungan dengan Jepang telah rusak, dan akan memakan waktu lama untuk memperbaiki hubungan itu dan mendapatkan kembali kepercayaan mereka,” kata pernyataan dari kantor perdana menteri.