Sri Mulyani Bebaskan Pajak Kapal Pesiar hingga Yacht untuk Pariwisata

31 Jul 2021, 10:57 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (IDN Times / Auriga Agustina)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk membebaskan pungutan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk yacht yang digunakan untuk pariwisata.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

"Yacht yang tidak digunakan untuk usaha pariwisata tetap dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 75 persen," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor dalam keterangan tertulsinya, dikutip Sabtu (31/7/2021).

1. Selain yacht, peluru senjata api hingga kapal pesiar juga dapat pembebasan PPnBM

Ilustrasi ekspor impor (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain kapal yacht, pembebasan PPnBM ini juga diberikan atas penyerahan atau impor :

Peluru senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara
Pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara dan angkutan
udara niaga
Senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara
Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum.

2. Pemerintah atur kembali empat kelompok tarif yang dikenakan PPnBM

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut, pemerintah juga mengatur kembali empat kelompok tarif pengenaan PPnBM atas jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yaitu:

20 persen, untuk kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.
40 persen, untuk kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak; dan kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya
50 persen, untuk kelompok pesawat udara selain yang disebut sebagaimana dimaksud
pada kelompok 2; dan kelompok senjata api dan senjata api lainnya
75 persen, untuk kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, dan yacht.

Selain maksud di atas, terbitnya kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi serta memberikan kepastian hukum. Pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi biaya operasional wajib pajak.

“Sesungguhnya kebijakan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah,” tambah Neil.

3. Berlaku mulai 26 Juli 2021

ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Adapun pembebasan pajak PPnBM ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.

Pembebasan pajak untuk pesawat udara, senjata api hingga kapal pesiar diberikan kepada wajib pajak tanpa harus memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM. Sebab, barang-barang tersebut telah otomatis mendapatkan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).

Sementara pembebasan pajak atas impor atau yacht tetap memerlukan SKB PPnBM.