Sri Mulyani Blak-blakan soal Alasan Pemerintah Berutang

18 Jul 2020, 17:15 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (IDN Times/Shemi)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal banyaknya kritik terhadap utang yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, pembahasan terkait utang sangatlah luas, tapi utang tidak perlu dianggap negatif secara berlebihan.

"Ya kalau harus (utang), ya tidak harus. Harus ini seolah-olah sebagai kewajiban. Tapi Anda sebagai Menteri Keuangan pembahasan utang dimensinya macem-macem ada yang menganggap utang haram, lalu riba, ada yang benci utang, ada yang tidak bisa menerima seolah-olah mengkhawatirkan," kata dalam live Instagram 'Sabtu Bersama Menkeu', Sabtu (18/7/2020).

1. Utang dilakukan dengan pertimbangan yang bijak

(Ilustrasi utang) IDN Times/Arief Rahmat

Sri Mulyani menuturkan, kebijakan pemerintah untuk menarik utang dilakukan dengan pertimbangan yang bijak. Keputusan itu tentu juga melihat aspek kemampuan negara dalam memenuhi prioirtas dan target pemerintah dalam pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

"Ya utangnya untuk apa dulu. Kalau untuk infrastruktur, itu agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, supaya menjadi generasi yang produktif, itu ga maslaah (utang)," tutur dia.

2. Banyak aspek yang harus dipritoitaskan pemerintah dengan anggaran yang perlu dikelola dengan baik

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, dirinya mengelola keuangan negara yang bersumber dari pajak, bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan baik. Sumber penerimaan negara itu diperoleh pemerintah dari rakyat dan akan digunakan kembali untuk rakyat.

Dari sektor pendidikan misalnya, uang pajak yang dibayarkan rakyat akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah maupun dana BOS. Dalam aturan saat ini, pemerintah diwajibkan mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk belanja sektor pendidikan.

"Keshatan juga sangat penting. Dia meurpakan bagian dari kualitas SDM, bagaimana mengurangi kemiskinan juga penting, bagaimana membangun infrastrutkur juga penitng mulai dari jalan raya, irigasi, itu semua adalah infrasturkrut yang dibutuhkan agar bisa maju dan meningkatkan kapasitasnya," jelas dia.

"Bagaimana dengan pak Prabowo (Kementerian Pertahanan)? apakah penting membuat alutsista kuat? iya penting. Polisi? iya penting," tambahnya.

3. Pemerintah berkomtimen menjaga anggaran agar tidak disalahgunakan

Ilustrasi Keuangan (IDN Times/Arief Rahmat)

Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan bersama para pemangku kepentingan terkait untuk menjaga uang rakyat dengan transparan dan tepat sasaran.

"Begitu banyak hal yang harus diperhatikan dan diprirotiaskan (pemerintah). Kita harus menjaga supaya ga bocor, nggak dikorupsi dan tepat sasaran," tegas dia.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) pada akhir Mei 2020 sebesar US$404,7 miliar atau setara dengan atau setara dengan Rp5.908 triliun tumbuh 4,8 persen. Dari laporan BI disebutkan ULN pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat US$192,1 miliar atau setara dengan Rp2.804 triliun dan tumbuh 3,1 persen.