Sri Mulyani Diserang Soal Kenaikan Iuran BPJS, Ini Jawaban Kemenkeu

Frans mengungkapkan, khusus untuk peserta mandiri Kelas 3, iurannya hanya akan naik menjadi sebesar Rp42 ribu, sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. 

Bahkan, untuk peserta mandiri kelas 3 yang merasa tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos, sehingga berhak untuk masuk PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Selain itu, kenaikan Kelas 2 dan Kelas 1 juga dipertimbangkan dalam batas kemampuan bayar masyarakat (ability to pay). 

Frans juga menyebut bahwa peserta yang merasa terlalu berat untuk membayar, bisa melakukan penurunan kelas. 

"Ditegaskan sekali lagi bahwa ada sekitar 134 juta jiwa yang iuran BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN dan APBD," tegasnya.

Frans menjelaskan, rencana kenaikan iuran ini juga adalah hasil pembahasan bersama oleh unit-unit terkait, seperti Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemenkes, dan DJSN. Bukan hanya ketetapan dari Menteri Keuangan. Nantinya ketentuan tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Tentang kenaikan iuran, perlu diperhatikan bahwa di antara penyebab utama terjadinya defisit program JKN yang sudah terjadi sejak awal pelaksanaannya adalah besaran iuran yang underpriced dan adverse selection pada peserta mandiri. 

"Banyak peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal, dan setelah sembuh berhenti mengiur," ungkapnya. 

Pemerintah melalui Kemenkeu tentu tidak sembarangan dalam mengambil keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebab, sejak tahun 2014, setiap tahun program JKN (jaminan kesehatan nasional) selalu mengalami defisit. 

Sebelum memperhitungkan intervensi pemerintah baik dalam bentuk PMN (Penanaman Modal Negara) maupun bantuan APBN, besaran defisit JKN masing-masing Rp1,9 triliun (2014), Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018). 

Dalam rangka mengatasi defisit JKN itu, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk PMN sebesar Rp5 triliun (2015) dan Rp6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp3,6 triliun (2017) dan Rp10,3 triliun (2018).

Tanpa dilakukan kenaikan iuran, defisit JKN akan terus meningkat, yang diperkirakan akan mencapai Rp32 triliun di tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp44 triliun pada 2020 dan Rp56 triliun pada 2021.

"Dalam rangka menjaga keberlangsungan program JKN, maka kenaikan iuran itu memang diperlukan. Jangan sampai program JKN yang manfaatnya telah dirasakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia terganggu keberlangsungannya," ujarnya.